News Update

Kominfo : Pemerintah Akan Bantu Biayai Startup

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana akan membantu membiayai  perusahaan startup. Rencananya, pemerintah akan bantu biayai startup di 122 kabupaten di Indonesia, mulai dari Jakarta, Nias, Bima, Bandung, Bali dan Alor.

Dana  yang dipakai untuk membiayai rencana itu digunakan dari Universal Layanan Obligation (USO) . Dana Sebesar Rp2 triliun tersebut awalnya akan digunakan untuk mediakan sarana infrastruktur telekomunikasi di pinggiran Indonesia, kemudian sekarang dialihkan untuk pengembangan startups.

Kebijakan ini sebenarnya sejalan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin membuat Indonesia sebagai “Energi Digital Asia”. Untuk mencapai hal itu ia meluncurkan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, yakni sebuah upaya untuk mencetak 1.000 perusahaan rintisan digital pada 2020 mendatang.

Usaha Indonesia untuk mencetak perusahaan-perusahaan startups, belakangan mulai membuahkan hasil. Contohnya seperti keikutsertaan Ahlijasa sebuah startup laundry on-demand yang mewakili Indonesia sekaligus Asia Tenggara, dalam kejuaraan Piala Dunia Startup di Silicon Valley dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah utama sebesar US $ 1 juta. (Selanjutnya : Ini kendala perusahaan startup di Indonesia).

Page: 1 2

Apriyani

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

2 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago