Komentar Budi Arie usai Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi di Kasus Judi Online

Jakarta – Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis, 19 Desember 2024. Ia diperiksa terkait dugaan korupsi dalam kasus judi online yang melibatkan sejumlah staf di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Proses pemeriksaan Budi Arie itu pun dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, Brigjen Arief Adiharsa. Ia membenarkan pemanggilan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Joko Widodo.

“Betul, diperiksa,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 19 Desember 2024.

Baca juga : Menkop Budi Arie: Ratusan Koperasi Siap Dukung Makan Bergizi Gratis

Namun, Arief belum merinci detail pemeriksaan terhadap Budi Arie. Ia meminta agar informasi lebih lanjut dikonfirmasi ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya.

“Silakan tanyakan ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya,” tambahnya.

Baca juga : Siap-siap! Menkop Budi Arie bakal Bikin Anggota Koperasi Melonjak Drastis

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Budi Arie mulai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 17.13 WIB, setelah itu Budi memberikan pernyataan resmi kepada media sebagai saksi dalam kasus ini.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban membantu pihak kepolisian dengan memberikan keterangan yang diperlukan dalam penanganan kasus judi online di lingkungan Komdigi,” ungkap Budi Arie.

Ia menambahkan bahwa pemberantasan judi online adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan konsistensi dan kerja sama untuk melindungi masyarakat dari dampaknya.

“Terkait substansi keterangan yang saya sampaikan, silakan konfirmasi langsung kepada penyidik yang berwenang,” tegasnya.

Polri sendiri saat ini tengah mengusut dugaan penyelewengan wewenang pegawai Komdigi dalam kasus judi online. Di mana, ada 11 pegawai yang terlibat. (*)

Editor: Yulian Saputra