Jakarta – Presidensi G20 menjadi berkah bagi ekonomi Indonesia. Selain lapangan kerja dan investasi, event tingkat tinggi tersebut juga berpeluang membuka keran ekspor terutama bagi produk-produk UMKM ke berbagai negara di dunia. Peran UMKM dalam kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 pun tidak terbantahkan. Namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana agar terbentuk kolaborasi antara instansi dan para stakeholder UMKM agar program yang berjalan tidak sendiri-sendiri.
Direktur Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (GKKT) Otoritas Jasa Kuangan (OJK)/Wakil Satgas Syariah dan UMKM, Greatman Rajab mengatakan, salah satu peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia adalah dari aktivitas ekspor non migas yang mencapai 15,65 % dari total ekspor nasional. Untuk itu, OJK terus mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang mencakup sektor fashion, food, holtikultura, ekonomi kreatif, furnitur, dan pertenakan menjadi prioritas ekspor.
Selain itu, akselerasi digital UMKM melalui kegiatan edukasi serta fasilitas on boarding business, business matching, dan capacity building juga dilakukan. “OJK juga mendirikan Kampus UMKM yang merupakan program kerjasama industri jasa keuangan dengan stakeholder terkait, seperti start up unicorn dan PTN/PTS untuk memberikan pelatihan end to end kepada kelompok UMKM agar siap-siap go global,” ujarnya dam diskusi virtual bertema ‘Bagaimana G20 Perkuat UMKM dan Sendi-sendi Ekonomi Terpenting Pasca Pandemi?’ Kamis, 24 Februari 2022.
Lebih lanjut Greatman Rajab menuturkan, UMKM harus dapat memanfaatkan presidensi G20 untuk mendorong peluang usaha di sektor hijau. Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menjadi wakeup call untuk transisi menuju ekonomi hijau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan berorientasi ramah lingkungan. Ekonomi hijau ini dapat menjadi bagian dari proses recovery dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Data dari World Economic Forum, 2020, transisi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030. Ini dapat mendorong terciptanya peluang usaha baru (green job) bagi para Pelaku UMKM termasuk milenial,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Greatman, hampir semua pihak punya niat baik untuk memajukan UMKM Indonesia. Namun, hanya satu yang kurang, yakni masalah bagaiman sinergi dan kolaborasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sebab, jika berjalan sendiri-sendiri tidak akan memberikan added value yang bagus.“OJK selaku regulator akan terus mendukung dari sisi kebijakan dengan mendorong industri jasa keuangan di Indonesia ini bisa terus mendukung pembiayaan khususnya bagi UMKM di Indonesia,” tegasnya.
Wakil Pemimpin Divisi SME PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Yessy Aktaina mengatakan, UMKM semakin memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, karenanya perlu untuk terus didorong agar bisa go internasional atau ekspor. Dia menegaskan, membuat UMKM naik kelas, merupakan focus BNI saat ini.
Yessy menuturkan, ada 3 pilar strategi pemberdayaan UMKM BNI, pertama, BNI mendorong pelaku UMKM untuk Go Ekspor, kedua BNI fokus untuk meningkatkan bisnis Mitra BNI melalui value chain berbasis digital, dan ketiga, BNI fokus untuk pengembangkan ekosistem unggulan berbasis digital. “Untuk ekspor BNI telah menyiapkan skema pembiayaan BNI untuk Produksi UMKM Naik Kelas antara lain Fast Trex & BWU Fast Trex (Fasilitas Transaksi Ekspor), untuk Nasabah Baru ataupun Existing berorientasi ekspor,” ujar Yessy.
Guna membantu UMKM go global, kata dia, BNI telah menghadirkan Xpora, merupakan One Stop Solution Hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia agar dapat Go Productive, Go Digital, & Go Global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Melalui Xpora, BNI ingin KCLN dan diaspora Indonesia untuk membantu ekspor UMKM. “Xpora merupakan orkestrator ekosistem UMKM yang mempertemukan penjual, pembeli (termasuk Diaspora) dan enabler ekspor,” tutur Yessy.
Hingga saat ini Xpora Physical Hub tersedia di 7 Kota antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Denpasar, Makasar dan Medan. Selain itu BNI juga telah menyiapkan Skema Reguler Pembiayaan kepada UMKM, diantaranya, pendanaan UMK, Kredit Usaha Rakyat (KUR), BNI Wirausaha (BWU), dan Kredit Usaha Kecil dan Mengah.
Senada dengan Greatman Rajab, Yessi mengamini perlunya kolaborasi antar instasi/lembaga dalam membangun UMKM agar naik kelas. Yessi menyebut, UMKM Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, hanya saja saat ini UMKM menghadapi beragam kesulitan berupa akses yang harus dibantu dan dipermudah baik secara regulasi maupun program dari institusi.
“Kolaborasi penting, namun capacity building juga area yang harus dipikirkan oleh UMKM. Jadi penggerak ini utamanya dari UMKM, tidak hanya dipancing oleh institusi, UMKM harus punya willingness untuk expanded dirinya. Kita punya banyak strategi, kita mau bikin ekpor itu lebih mudah untuk meningkatkan lebih banyak lagi menciptakan UMKM jadi naik kelas. Tapi UMKM itu sendiri harus punya eagerness mengembangkan dirinya,” tambahnya.
Ketua Umum INTANI (Insan Tani dan Nelayan Indonesia) yang juga Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI, Guntur Subagja menyoroti industri halal yang belum banyak dilirik UMKM. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen industri halal yang kini dikuasai Brazil, AS, India, Rusia dan China.
Untuk mengejar keketingalan itu, pemerintah dan pengusaha pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia (PD Ekspor) berkolaborasi dengan membangun ekosistem ekspor produk halal UMKM, “Global Halal Hub Indonesia”. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menargetkan Indonesia menempati posisi sebagai pusat produk halal dunia di tahun 2024.
“Saat ini 99% UMKM Memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia, 23,9% UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan 14% UMKM kita memiliki kemampuan menembus pasar ekspor,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM RI, Eddy Satriya menyebutkan, kinerja ekonomi Indonesia berhasil tumbuh positif pada kuartal II-2021 dan kuartal III-2021 di tengah kenaikan kasus akibat varian delta pada Juli 2021. Bahkan, pertumbuhan kuartal IV-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif.
“Aktivitas ekonomi yang tertahan karena varian delta di kuartal III-2021, membuat seluruh aktivitas pada 2021 terkonsentrasi di kuartal IV, pertumbuhan kuartal IV-2021 membawa ekonomi tahunan Indonesia kembali tumbuh positif. Ini pula yang mejadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 ditargetkan meningkat menjadi 5,2%,” tambah Eddy.
Ia mengatakan, tahun 2021 pemerintah melalui program PEN telah memberikan dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp96,21 triliun dan terrealisasi sebesar Rp83,19 triliun. Sementara untuk tahun 2022 ini, pemerintah telah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp451,64 triliun dimana Rp174,87 triliun dialokasikan untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengungkapkan, salah satu kunci utama dalam pemulihan ekonomi adalah UMKM. Menurutnya, para pelaku UMKM adalah critical enggine bagi perekonomian mengingat kontribusinya kepada PDB telah mencapai 60,51% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,92%.
“Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekpor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional. Dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 15,65%,” tutup dia. (*)
