Ekonomi Digital

Kolaborasi jadi Kunci Tingkatkan Keamanan di Era Transaksi Digital

Jakarta – Menjamurnya e-commerce dan fintech di Indonesia menunjukkan pesatnya transformasi digital. Namun, keamanan dalam melakukan transaksi digital masih sering diabaikan oleh sebagian masyarakat bahkan penyedia jasa keuangan. Perlu kolaborasi semua pihak supaya terwujud transaksi digital yang aman.

Ilya Avianti, Guru Besar Akuntansi Universitas Padjajaran menjelaskan, bahwa terdapat tiga komunitas digital yang besar dalam masyarakat, yaitu digital safety advocates, digital safety unconcern, dan digital safety pragmatics. Menurutnya, digital safety pragmatics memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan komunitas yang lain.

Ada 70% masyarakat yang terkadang mereka perhatian mengenai keamanan bertransaksi secara digital dan terkadang mereka tidak peduli dengan hal tersebut. Ini dikarenakan mereka rasa risiko pengumpulan data dalam memulai suatu transaksi digital tidak melebihi manfaat yang didapatkan,” ujar Ilya dalam webinar “Digital Governance: Prasyarat untuk Mendukung Transformasi Digital” yang diadakan OJK Institute, Kamis, 11 Agustus 2022.

Hal ini, tambahnya, menjadi tantangan bagi pemerintah dan penyedia jasa keuangan untuk terus memerhatikan dan meningkatkan keamanan dari produk yang dikeluarkan.

“Bisnis ini harus aman karena mengandung kepercayaan dari pelanggan. Bisnis ini harus bertanggung jawab dengan keamanan layanan yang diberikan. Kita harus me-maintenance data-data yang terhimpun,” kata Ilya.

Maka dari itu, penting juga bagi penyedia jasa keuangan untuk membangun kepercayaan nasabah. Terdapat tiga aspek yang memengaruhi kepercayaan tersebut, pertama, meningkatkan transparansi dalam transaksi, kedua, memperkuat etika dan tanggung jawab, ketiga, membangun privasi dan kontrol terhadap data-data nasabah yang ada pada layanan digital.

“Kita harus membangun sistem yang tidak terlihat secara langsung namun bisa dirasakan,” jelasnya lagi.

Selain memerhatikan risiko dan meningkatkan kepercayaan, pemerintah, penyedia jasa keuangan, dan masyarakat harus berkolaborasi serta saling mengkoordinir satu sama lain untuk mewujudkan keamanan digitalisasi pada sektor perbankan dan keuangan.

Baca juga : Mahendra OJK: Pandemi jadi Pendorong Digitalisasi Keuangan

“Saya menekankan digital governance itu mengakselerasi keamanan digital. Evaluasi, direct, dan monitoring harus dilakukan setiap organisais terkait, harus saling berinteraksi dan kolaborasi itu harus jalan,” tutup Ilya. (*) Fatin

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Bos Danantara Sebut Demutualisasi BEI Buka Pintu Investor Global

Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More

3 hours ago

CIO Danantara Buka Suara soal Demutualisasi BEI dan Potensi Konflik

Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More

3 hours ago

Awarding BTN Housingpreneur Jadi Penutup BTN Expo 2026, Fokus Inovasi Perumahan

Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More

4 hours ago

Digadang Jadi Pjs Dirut BEI, Jeffrey Hendrik Respons Begini

Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More

5 hours ago

Respons Cepat OJK Redam Kekhawatiran Pasar Pascapergantian Pimpinan

Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More

7 hours ago

OJK Beberkan 8 Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal RI, Apa Saja?

Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More

8 hours ago