Jakarta — Keputusan Kementerian BUMN untuk menggeser Suprajarto dari kursi direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menuai polemik. Di kala BRI menorehkan kinerja ciamik, pengamat mempertanyakan urgensi penggeseran tersebut.
“Sebenarnya yang jadi pertanyaan di sini seberapa urgent-nya pergantian direksi itu,” ujar Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati kepada Infobanknews.com di Jakarta, Jumat (30/8).
Dia menjelaskan, kalau dilihat dari kacamata BTN tentu memang perlu ada yang harus dibenahi. Tetapi dari sisi BRI dengan kondisi yang sudah ada, dan kinerja saat ini sangat baik, lanjutnya, kenapa harus diganti? “Jangan sampai pengangkatan ini berbau politisasi,” tekan Enny.
Bongkar-pasang direksi Bank BUMN ini dinilai perlu dipikirkan secara masak karena merupakan salah satu kebijakan strategis. Enny memandang kondisi perbankan di Tanah Air saat ini sedang dalam tahap ujian menghadapi tekanan yang tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, yakni kondisi perlambatan ekonomi global. Sehingga sudah seharusnya melakukan penerapan tata keloka dengan baik.
“Pengaruh secara sistemik tentu tidak ada, tapi dari sisi kepercayaan nasabah, maupun investor termasuk pengaruh. Karena secara korporasi tentu tim baru harus menyusun formasi dari awal lagi,” tutur Enny lagi.
Per Juni 2019, BRI mencatatkan kinerja positif dengan raihan laba secara konsolidasi sebesar Rp16,16 triliun atau tumbuh 8,19 persen secara setahunan. Dari sisi penyaluran kredit, perseroan mencatat sebesar Rp888,32 triliun, naik 11,84 persen. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 12,78 persen menjadi Rp945,05 triliun. (*)
