Poin Penting
- Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto atas jasa besarnya bagi bangsa, meski warisan kepemimpinannya masih menuai pro dan kontra.
- Krisis ekonomi 1997–1998 menandai runtuhnya Orde Baru, ditandai anjloknya rupiah, inflasi tinggi, dan gelombang PHK massal hingga puluhan juta pekerja.
- Pasca lengsernya Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi dengan fokus pada pemulihan ekonomi, transparansi, dan pemberantasan korupsi.
Jakarta – Jejak panjang kepemimpinan Soeharto meninggalkan warisan sejarah yang kompleks dan kontras. Sosok yang dijuluki Bapak Pembangunan, yang memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade, kembali menjadi sorotan setelah mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Soeharto menjadi 1 dari 10 tokoh yang dianugerahi gelar prestisius tersebut oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 November 2025. Ia dinilai memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara yang patut dikenang.
Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk ke Soeharto dan Gus Dur
Perwira militer dan politikus ini sempat membawa Indonesia pada puncak kekuasaan dengan stabilitias politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, kejayaan itu runtuh pada 1998, memicu krisis multi dimensi yang mengguncang Tanah Air.
Rupiah Tumbang dan Awal Krisis
Mengutip buku “Soeharto: Biografi Singkat 1921-2008″, pada pertengahan 1997 nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp3.000 per dolar AS. Kondisi ini menandai awal keruntuhan ekonomi Orde Baru.
Tak tinggal diam, pemerintah mengambil kebijakan yang terbilang “kontroversial” dengan mengambangkan nilai rupiah mengikuti mekanisme pasar. Namun, langkah ini tak mampu membendung kejatuhan mata uang nasional.
Bahkan, otoritas moneter sempat membatasi pembelian dolar AS hingga maksimal 5 juta dolar per transaksi serta menerapkan sistem forward, di mana setiap dolar yang dibeli baru bisa diserahkan 2-3 bulan kemudian.
Baca juga: Rupiah Dekati Level Krisis 1998, BI Tegaskan Ekonomi Tetap Stabil
Situasi semakin genting setelah Bank Dunia melaporkan sekitar 20-30 persen dana pembangunan Indonesia telah diselewengkan selama bertahun-tahun.
Soeharto kemudian meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Bantuan ini disetujui melalui perjanjian yang diteken pada 15 Januari 1998.
Sayangnya, kesepakatan tersebut justru membawa tekanan politik baru, termasuk pengawasan ketat IMF terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Inflasi dan Badai PHK
Ambruknya nilai tukar rupiah menyebabkan harga barang-barang pokok melonjak tajam dan inflasi meroket. Sebaliknya, daya beli masyarakat merosot drastis.
Di sisi lain, lebih dari 70 persen perusahaan besar dan kecil gulung tikar. Akibatnya, kredit macet menghantam industri perbankan nasional.
Banyak perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor dan utang luar negeri terpaksa menutup usaha. Sekitar 20 juta orang menjadi korban PHK
Baca juga: Pesan Agus Martowardojo Kepada Para Bankir: Jaga Integrity dan Kepercayaan Agar Tidak Terjadi Krisis
Dikutip dari berbagai sumber, berikut catatan krisis ekonomi menjelang lengsernya Soeharto (1997- Mei 1998):
- Anjloknya nilai rupiah: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot tajam, dari sekitar Rp2.500 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar AS pada puncaknya.
- Krisis perusahaan dan PHK massal: Banyak perusahaan yang bangkrut atau terpaksa mengurangi operasionalnya, menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
- Inflasi tinggi: Kenaikan harga bahan pokok membuat masyarakat menderita dan sulit memenuhi kebutuhan dasar.
- Utang luar negeri membengkak: Beban utang luar negeri, terutama dari pihak swasta, menjadi semakin tidak terkelola.
- Ketergantungan pada IMF: Pemerintah mencoba mengatasi krisis dengan bantuan dari IMF, namun kesepakatan ini justru menambah beban ekonomi dan memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah.
- Krisis kepercayaan: Masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang dinilai lamban dan tidak efektif dalam mengatasi krisis.
Krisis Ekonomi Pasca Soeharto Lengser (Setelah 21 Mei 1998)
1. Kelanjutan Dampak Ekonomi
Meskipun Soeharto telah mundur, dampak krisis ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan masih berlanjut dalam jangka pendek.
2. Transisi Menuju Reformasi Ekonomi
Era reformasi dimulai dengan fokus pada pemulihan ekonomi. Krisis menjadi titik balik yang memaksa Indonesia menata kembali sistem ekonomi dan keuangan nasional agar lebih transparan dan akuntabel.
3. Penataan Ulang Sistem Nasional
Krisis menjadi pelajaran penting untuk memperkuat pengawasan sistem keuangan dan mendorong pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hal ini menjadi fondasi bagi pemulihan ekonomi jangka panjang. (*)
Editor: Yulian Saputra
