Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menanggapi wacana revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dengan menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji.
“Kalau saya terus terang saja, lebih baik dipisah seperti sekarang. Cuma kemandirian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) betul-betul harus dijunjung tinggi karena ini menyangkut pengelolaan dana yang sangat penting,” kata Anwar kepada wartawan di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta baru-baru ini.
Menurutnya, hasil dari pengelolaan dana haji selama ini digunakan untuk mensubsidi biaya keberangkatan jemaah. Namun, ia mengingatkan agar dana pokok tidak sampai digunakan untuk subsidi, karena hal itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan.
Baca juga: Begini Strategi BPKH Tingkatkan Nilai Manfaat Dana Haji
“Kalau tidak dikelola secara baik, bisa-bisa nanti termakan pokok. Menurut undang-undang, itu tidak boleh. Jangan sampai pokok terpakai untuk subsidi, itu tidak bisa. Oleh karena itu, manfaatkan hasil dari pengelolaan dana saja,” tegasnya.
Anwar Abbas juga menyatakan dukungannya terhadap keberadaan BPKH sebagai lembaga mandiri yang fokus mengelola dana haji secara profesional. Ia menilai pemisahan antara lembaga penyelenggara dan pengelola dana justru memperkuat efektivitas dan akuntabilitas.
Baca juga: BPKH Perluas Kolaborasi Dorong Industri Keuangan Syariah di Indonesia
“Menurut saya harus serius mengurus ini. Bagusnya memang punya badan tersendiri seperti BPKH. Jadi, saya mendukung supaya pengelolaan dana haji tetap ada di BPKH,” lanjutnya.
Meski begitu, Anwar mengakui bahwa sistem yang ada saat ini belum tentu sempurna dan masih perlu evaluasi.
“Apakah sudah sempurna atau belum, itu perlu dipelajari,” tutupnya. (*)
