Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berharap agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tetap berada dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Hal ini disampaikan Said di depan Sri Mulyani dalam Press Statement Ketua Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan tentang RUU APBN TA 2025 di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.
Said menyatakan apresiasi sekaligus terima kasihnya kepada Sri Mulyani yang telah menjadi mitranya selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. Insya Allah, semoga kita semua meridhoi, Tuhan mengizinkan agar beliau tetap di dalam pemerintahan,” kata Said.
Baca juga: Sri Mulyani Ditawari Gabung Kabinet Prabowo? Wamenkeu Thomas Bilang Begini
Di kesempatan yang sama, Sri Mulyani merespons perkataan tersebut dengan senyuman tipis dan sempat terkejut setelah mendengar pernyataan penutup yang disampaikan oleh Said.
“Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya,” jawab Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto diketahui telah melakukan pertemuan pada Senin, 9 September 2024, yang membahas hal-hal ringan hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani, turut didampingi langsung oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono.
Baca juga: Wamenkeu Thomas Bongkar Isi Perbincangan Sri Mulyani dengan Prabowo
Lalu, apakah pertemuan tersebut membicarakan tawaran untuk Menkeu Sri Mulyani bergabung dengan Pemerintahan Prabowo Subianto?
Thomas menjelaskan, pertemuan tersebut hanya membahas hal-hal yang substantif, sehingga tidak ada pembahasan terkait dengan tawaran Sri Mulyani untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih.
“Tidak ada, tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik itu antara Sri Mulyani dan Pak Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet. Tidak ada sama sekali. Kita bicara substansi APBN,” kata Thomas kepada media di Kemenkeu, Jakarta, 11 September 2024. (*)
Editor: Galih Pratama
