Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Perkuat APBN, Usulkan 4 Kebijakan Ini

Poin Penting

• Banggar DPR mengusulkan empat langkah strategis untuk menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global.
• Pemerintah diminta memprioritaskan program mendesak dan menunda program yang kurang prioritas.
• Subsidi tepat sasaran dan penguatan dukungan UMKM menjadi fokus kebijakan fiskal.

Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. 

Menurutnya, penguatan fondasi fiskal perlu dilakukan secara bersama-sama agar perekonomian nasional tetap terjaga.

Baca juga: DPR Sahkan 5 Anggota Komisioner OJK, Friderica Widyasari Jadi Ketua

Said menyampaikan bahwa berbagai dinamika global, mulai dari gejolak pasar keuangan hingga konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, ia menilai kondisi fiskal nasional masih berada dalam koridor yang relatif aman.

“Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga,” ujar Said dikutip laman DPR, Kamis, 12 Maret 2026.

Empat Usulan Kebijakan Banggar DPR

Ia memaparkan, untuk menjaga stabilitas fiskal tersebut, Banggar DPR RI menyampaikan empat usulan kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah. 

Pertama, pemerintah diminta melakukan penajaman program prioritas yang bersifat mendesak. Menurutnya, program yang memang sangat dibutuhkan masyarakat harus tetap dilanjutkan agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun agenda pembangunan nasional. 

“Kami berharap pemerintah melakukan penajaman terhadap program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak. Program seperti itu tentu harus tetap dilanjutkan,” ujarnya.

Kedua, program yang bersifat prioritas tetapi tidak terlalu mendesak dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi global.

Baca juga: Ini Alasan Komisi XI DPR Pilih Friderica Widyasari Dewi jadi Ketua OJK

Ketiga, Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mendorong pemerintah melakukan penajaman kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. 

Ia menilai masih terdapat tingkat kesalahan penyaluran subsidi yang cukup tinggi, baik dari sisi penerima yang tidak berhak maupun masyarakat yang seharusnya menerima tetapi belum terjangkau.

“Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penajaman agar benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Keempat, Banggar DPR RI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Menurut Said, dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM, khususnya sektor mikro, dapat membantu menggerakkan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.

Ia menjelaskan bahwa dari sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebagian besar merupakan usaha mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan skala kecil agar dapat terus berkembang.

Baca juga: DPR Sebut Peringatan Moody’s, Fitch, dan S&P jadi Alarm Disiplin Fiskal RI

Maka dari itu, ia menegaskan bahwa keempat langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal nasional sekaligus memastikan APBN tetap mampu berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

“Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil,” tandas politisi asal Dapil Jawa Timur XI tersebut. (*)

Editor: Yulian Saputra