Poin Penting
- BPD didorong bertransformasi dari sekadar penyalur dana menjadi orkestrator keuangan daerah dan motor pertumbuhan ekonomi.
- Tekanan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat intermediasi dan pengelolaan dana produktif.
- Tiga fokus utama penguatan BPD: tata kelola dan manajemen risiko, transformasi digital, serta dukungan pada UMKM dan sektor produktif.
Surakarta – Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah, seiring dengan dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD).
Hal tersebut disampaikan dalam The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 yang diselenggarakan di Surakarta, Kamis (16/4).
“Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah,” ujar Agus.
Baca juga: Asbanda dan Bank Jateng Melakukan Penyegelan Alat Undian Nasional Tabungan Simpeda Periode Ke-2 Tahun XXXVI – 2026
BPD Harus Naik Kelas
Dalam sambutannya, Agus menekankan bahwa peran BPD tidak bisa lagi terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif.
“BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Baca juga: Asbanda Segel Alat Undian Simpeda 2026, Bank Jateng Siap Gelar Puncak Acara di Solo
Tantangan Fiskal jadi Momentum
Agus juga menyoroti adanya tekanan terhadap TKD dalam APBN yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, menekan belanja pembangunan, serta berdampak pada aktivitas ekonomi lokal.
Namun demikian, ia melihat kondisi tersebut sebagai peluang strategis bagi BPD untuk mengambil peran yang lebih besar.
“Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi,” jelasnya.
Tiga Arah Strategis Penguatan BPD
Dalam forum yang dihadiri Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Ketua PERBAMIDA serta para Direktur Utama dan Direktur BPD seluruh Indonesia tersebut, Agus juga memaparkan tiga fokus utama penguatan BPD ke depan, yaitu:
1. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko, untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.
2. Transformasi digital dan operasional, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
3. Penguatan peran dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif.
BPD sebagai Solusi Ekonomi Daerah
Agus menegaskan bahwa dalam kondisi keterbatasan fiskal, BPD memiliki posisi strategis sebagai solusi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Infobank Media Group atas penyelenggaraan forum yang dinilai konsisten mendorong peningkatan kualitas industri perbankan daerah.
Dorong Sinergi untuk Penguatan Ekonomi Daerah
Melalui forum ini, Asbanda berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan daerah dalam memperkuat peran BPD.
“Kami optimis BPD akan semakin mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah, penjaga stabilitas keuangan regional, serta motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Agus. (*)
