Jakarta – Niatan pemerintah untuk membuka keran impor beras sebanyak satu juta ton perlu dikaji ulang. Apalagi rencana tersebut akan dilakukan berbarengan dengan masa panen raya. Selain menafikan kerja petani dengan anjloknya harga gabah, penumpukan stok beras di gudang-gudang Bulog tanpa dibarengi dengan manajemen tata kelola yang apik, justru akan menurunkan kualitas beras. Hal itu akan menimbulkan kerugian negara.
Rencana impor juga menimbulkan pertanyaan pada Kementan yang tidak ngotot melindungi produksi petani. Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menegaskan, saat ini tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan impor. “Alasan (pemerintah) untuk menjaga stok, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan,” ujar Dwi seperti dikutip Rabu, 10 Maret 2021.
Dia memberikan data bahwa saat ini produksi beras dalam negeri dalam posisi aman. Hal itu terlihat dari anomali harga gabah kering panen di tingkat petani. Di mana terjadi penurunan sejak Oktober 2020. “Terus turunnya harga gabah kering di tingkat petani ini menandakan bahwa stok beras sangat memadai, karena biasanya sejak akhir tahun itu naik. Tapi ini kenapa mengalami penurunan, artinya stok beras nasional cukup,” jelasnya.
Menurutnya, yang harus dilakukan oleh Bulog yakni meningkatkan daya serap dari patani dalam negeri. Bukan meminta tambahan stok beras dari luar negeri. “Kalau untuk stok, kenapa tidak ambil dari petani. Bulog ini hanya menyerap 1,4 juta ton dari petani, padahal seharusnya bisa menyerap gabah dan beras sampai 2,5 juta ton. Kenapa hanya 1,4 juta ton?” tandasnya.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo menyatakan, sejak awal pihaknya sudah meminta kepada Bulog untuk terbuka terkait dengan cadangan beras nasional. Hal ini sebagai bentuk transparasi agar tidak ada kebijakan impor, ketika stok nasional masih mencukupi. “Impor itu dilakkan ketika cadangan tidak mencukupi, kemudian juga tidak dilakukan pada posisi sedang panen raya. Itu yang menjadi pedoman dalam undang-undang,” katanya.
Pihaknya memandang, rencana impor disebabkan karena tidak ada koordinasi yang baik di tubuh pemerintah. Khususnya Kementerian Pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab atas produksi pangan nasional. “Nah kalau memang cukup, jadi kebijakan impor ini untuk apa dan siapa? Memberikan celah kepada importir, dan importir main mata ke kementerian terkait,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia meminta kepada Bulog untuk membuka data terkait ketersediaan beras.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, rencana impor beras satu juta ton untuk cadangan pemerintah dan Bulog, mengindikasikan pemerintah tidak percaya diri dengan pasokan dari dalam negeri. Menurut dia, merujuk jumlah produksi yang meningkat tahun 2020 kemarin, beras hasil panen petani yang sebentar lagi datang, masih akan mencukupi untuk tiga bulan ke depan.
Seharusnya, tambah Uchok, alih-alih impor, Bulog seharusnya diberdayakan untuk optimal menyerap beras dari petani. “Mungkin, karena pasar tahu Bulog sedang butuh buat isi gudangnya, harga beras bisa mahal. Nah, kalau impor kan gak pakai uang pemerintah, uang importir – importir tersebut. Tapi yang untungkan importir-importir itu,” tuturnya.
Terhadap stok beras, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pun berpendapat, stok pangan dalam negeri cukup baik. “Stok pangan di tengah pandemi menurut data dari BPS kita cukup. Kita memasuki momen-momen panen raya,” katanya belum lama ini. (*)
