Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terus mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengadopsi digitalisasi dalam usahanya. Upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan 30 juta pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital pada 2024.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Tb. Fiki C. Satari mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 13,7 juta pelaku UMKM telah masuk ke ekosistem digital.
“Hingga hari ini, berdasarkan data berdasarkan data dari Indonesian E-Commerce Association (idEA) sudah 13,7 juta pelaku UMKM masuk ke digital atau bertamah 5,4 juta saat pandemi,” kata Fiki melalui Webinar TOP 100 BPR “Mendukung Ekosistem UMKM Go Digital dan Digitalisasi BPR : Potensi Bisnis Kolaborasi BPR & Fintech”, Jumat 18 Juni 2021.
Dirinya menyebut, literasi digital bagi pelaku UMKM masih harus terus dilakukan. Terlebih kapasitas produksi UMKM masih masih rendah. Dirinya mengatakan, dengan memanfaatkan digital para pelaku UMKM bisa meningkatkan kapasitas produksi pelaku UMKM.
Fikipun menyambut positif rencan kebijakan kolaboriasi antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan fintech. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mendorong literasi digitalisasi bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya.
Sebagai informasi saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini telah menyiapkan revisi Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Melalui beleid itu nantinya memuat ketentuan kolaborasi antara fintech lending dengan berbagai ekosistem. (*)
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More