Poin Penting
- Kemenkop tetap fokus mendukung koperasi eksisting lewat pendampingan, penguatan SDM, dan pembiayaan bergulir LPDB berbunga rendah di luar program KDKMP
- Pemerintah memberi dukungan penuh kepada Inkopau, termasuk wacana penyesuaian regulasi agar koperasi TNI AU lebih leluasa mengembangkan usaha
- Inkopau mencatat SHU 2025 Rp33,5 miliar dan optimistis 2026, dengan rencana ekspansi usaha baru serta penguatan profesionalisme koperasi.
Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan akan tetap fokus dalam upaya mendukung pengembangan koperasi eksisting di luar dari Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Komitmen dukungan ini dituangkan dalam beberapa hal termasuk pendampingan, pengembangan SDM hingga fasilitasi pembiayaan bergulir koperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop, yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan tingkat suku bunga yang rendah.
“Selain menjalankan tugas yang menjadi program prioritas nasional (KDKMP), Kemenkop juga tetap membina koperasi yang sudah ada, seperti salah satunya termasuk koperasi di lingkungan TNI AU ini (Inkopau),” kata Menkop Ferry dalam sambutannya pada acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) di Aula Balai Prajurit Graha Bimasakti TNI AU Triloka, Jakarta, Rabu (6/5).
Ferry menjelaskan, keberpihakan pemerintah terhadap kemajuan koperasi di Indonesia sangat tinggi di mana Presiden Prabowo mencetuskan untuk membangun 83.000 KDKMP. Akselerasi pembangunan KDKMP tidak lepas dari peran TNI yang juga menjalin kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Baca juga: Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Lapangan Kerja bagi Generasi Muda
Ia memastikan, Koperasi Inkopau layak dijadikan mitra bagi pengembangan kapasitas SDM khususnya dalam program KDKMP. Hal ini didasarkan pada catatan capaian kinerja Inkopau untuk tahun buku 2025 yang sangat impresif.
“Kami akan mendukung penuh kegiatan usaha dari Inkopau, kalau perlu kita bantu meminta penyesuaian peraturan Kementerian Keuangan agar inkopau bisa lebih punya porsi yang memungkinkan untuk melakukan terobosan-terobosan terhadap pemanfaatan asset dan pengembangan usahanya,” ujar Ferry.
Ia turut mengapresiasi pengurus Inkopau yang masih aktif dan berkomitmen menjalankan usahanya di tengah tanggung jawab menjaga keamanan Nagara. Menurutnya, dukungan dari TNI AU menjadi bukti nyata bahwa koperasi bisa lebih kuat dan modern sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden ingin praktik dan sistem arah ekonomi kita kembali ke konstitusi di situlah koperasi menjadi badan usaha yang paling relevan,” bebernya.
Baca juga: Kemenkop-Kemensos Kick Off Kopdes Merah Putih untuk Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, Ketua Umum Inkopau, Marsekal Pertama TNI AR. Panca Putra, menyampaikan bahwa dukungan moril dari Kemenkop sangat berarti bagi Inkopau dalam penguatan basis usahanya.
Dalam catatan usahanya, Inkopau berhasil merealisasikan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2025 mencapai Rp33,5 miliar atau 110 persen dari rencana awal.
Ia menegaskan optimisme menghadapi tahun 2026 meski ada tantangan global. Rencana kerja tahun 2026 menargetkan SHU Rp23 miliar, dengan strategi merintis usaha baru seperti olahraga, restoran, waralaba, dan agro usaha. Panca yakin target tersebut bisa tercapai dengan kerjasama yang solid.
“Kami harus optimis dan yakin bahwa SHU tahun 2026 yang akan datang bisa tercapai dan melampaui target,” katanya.
Sementara Aspers Kasau Marsekal Muda TNI Yosta Riza menekankan pentingnya kesejahteraan prajurit sebagai tujuan utama koperasi. Ia mengapresiasi capaian Inkopau khususnya peningkatan SHU 2025 yang menunjukkan kerja keras pengurus. Menurutnya, penguatan kinerja usaha harus berjalan seiring dengan peningkatan layanan.
Yosta menambahkan bahwa pengelolaan koperasi harus ditingkatkan dengan inovasi dan profesionalisme. Kekuatan koperasi ada pada kemampuan saling memperkuat dan mengelola potensi dengan lebih solid. Ia menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan.
“RAT ini harus memperkuat koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan kesejahteraan TNI AU,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
