Jakarta – Pemerintah terus menggenjot pengembangan dan perbaikan ekosistem koperasi di Indonesia. Sebab, koperasi diyakini dapat menjadi bagian utama dari pengelolaan ekonomi nasional.
Salah satunya, mengajak Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) untuk menggairahkan koperasi demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
“Dengan begitu koperasi bisa benar-benar menjadi soko guru ekonomi Indonesia dan sebagai citra diri bangsa dalam mengurus perekonomiannya,” kata Menteri Koperasi Budi Arie dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPPI di Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
Menurutnya, salah satu contoh program yang dapat dikolaborasikan antara koperasi dengan HIPPI yaitu program hilirisasi kelapa sawit.
Baca juga : Sinergi dengan Forum GKKI, Kemenkop Perbaiki Ekosistem Koperasi Kredit di Indonesia
Dalam program ini koperasi berperan dalam mengkonsolidasikan hasil panen sawit dan HIPPI sebagai pihak yang membantu dalam proses hilirisasi hingga pemasaran produk akhir.
“Petani ini nanti hanya cukup menanam sama panen, untuk urusan prosesing dari TBS (Tandan Buah Segar) ke CPO dan dari CPO ke market itu harus ada yang punya keahlian sendiri. Inilah yang bisa kita kerja samakan,” jelasnya.
Pihaknya meyakini, melalui sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak termasuk HIPPI, nantinya koperasi dapat berperan lebih besar terhadap kemajuan perekonomian nasional. Diakuinya, saat ini kontribusi koperasi terhadap PDB nasional masih sangat kecil di bawah 5 persen.
Strategi lain dalam pengembangan koperasi agar lebih berdaya saing yaitu dengan melakukan penggabungan entitas usaha koperasi yang serumpun atau Koperasi Multi Pihak (KMP).
Budi Arie ikut mendorong anggota HIPPI untuk menjadi bagian dari anggota koperasi sehingga rasio keanggotaan koperasi dapat semakin meningkat.
Baca juga : Kemenkop Ungkap Solusi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
“Saya harap semoga teman – teman di HIPPI dapat bergandeng tangan dengan Kementerian Koperasi untuk sama-sama memajukan koperasi di Indonesia,” katanya.
Sementara, Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.
Dia juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ancaman akuisisi asing terhadap perusahaan lokal strategis.
Untuk itu DPP HIPPI mengajak pemerintah untuk memperkuat kebijakan perlindungan terhadap aset nasional, termasuk dukungan kepada UMKM dan pengusaha lokal. Diakuinya bahwa saat ini tantangan dalam upaya mengembangkan bisnis di dalam negeri semakin meningkat.
“Saat ini kami butuh kebijakan yang tidak hanya melindungi tapi juga memberdayakan pengusaha pribumi, saya percaya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat mewujudkannya,” pungkasnya.
Dalam Rakernas ini, HIPPI memaparkan program unggulan, termasuk keberhasilan DPD HIPPI Bali yang sukses dalam merevitalisasi lahan pertanian yang menghasilkan beras sehat organik berkualitas tinggi.
Hal ini dapat menjadi peluang yang sangat baik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini juga sedang digencarkan oleh Kemenkop dengan mendorong koperasi untuk terlibat dalam ekosistemnya. (*)
Editor: Galih Pratama
