Moneter dan Fiskal

Kemenkeu Ungkap Biang Kerok Proyeksi Bengkaknya Penyaluran Solar Tahun Ini

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan penyebab dari proyeksi bengkaknya penyaluran solar pada 2023. Di mana solar merupakan salah satu jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan soal bengkaknya penyaluran solar ini sudah dibahas dalam rapat tiga menteri. Hasilnya terdapat kesimpulan bahwa, Pertamina, BPH Migas diminta untuk mengendalikan kuota Solar hingga akhir tahun 2023.

Baca juga: ALFI Usulkan Subsidi Solar Dicabut

“Bahkan kalau kita sedikit bedakan teknikal kompensasinya lebih rendah walaupun kompensasi lebih tinggi tapi secara keseluruhan masih sesuai kerangka Perpres 75 yang tadi disampaikan Bu Menkeu,” kata Isa dalam APBN KiTa, Jumat 15 Desember 2023.

Adapun, tambah Isa, perkiraan angka mengenai subsidi ini masih dalam kerangka yang ada di dalam APBN. Hingga 12 Desember 2023, masih terdapat sisa anggaran untuk belanja negara sebesar Rp529 triliun. Anggaran tersebut memang dialokasikan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM.

Baca juga: Kompak Turun! Ini Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP per Desember 2023

“Di Desember ini ada belanja sekitar Rp500 triliun lebih. Sebagian besar untuk pembayaran-pembayaran subsidi dan kompensasi angka kira-kira mencapai lebih dari Rp85 triliun untuk pembayarannya itu di paruh kedua Desember ini. Itu menjadi bagian dari belanja besar yang terjadi akhir tahun,” jelasnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) memprediksi kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar berpotensi jebol hingga akhir tahun ini, sehingga mengusulkan penambahan kuota 1,3 juta kiloliter (KL). (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

4 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

4 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

4 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

4 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

5 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

7 hours ago