Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan penyebab dari proyeksi bengkaknya penyaluran solar pada 2023. Di mana solar merupakan salah satu jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan soal bengkaknya penyaluran solar ini sudah dibahas dalam rapat tiga menteri. Hasilnya terdapat kesimpulan bahwa, Pertamina, BPH Migas diminta untuk mengendalikan kuota Solar hingga akhir tahun 2023.
Baca juga: ALFI Usulkan Subsidi Solar Dicabut
“Bahkan kalau kita sedikit bedakan teknikal kompensasinya lebih rendah walaupun kompensasi lebih tinggi tapi secara keseluruhan masih sesuai kerangka Perpres 75 yang tadi disampaikan Bu Menkeu,” kata Isa dalam APBN KiTa, Jumat 15 Desember 2023.
Adapun, tambah Isa, perkiraan angka mengenai subsidi ini masih dalam kerangka yang ada di dalam APBN. Hingga 12 Desember 2023, masih terdapat sisa anggaran untuk belanja negara sebesar Rp529 triliun. Anggaran tersebut memang dialokasikan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM.
Baca juga: Kompak Turun! Ini Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP per Desember 2023
“Di Desember ini ada belanja sekitar Rp500 triliun lebih. Sebagian besar untuk pembayaran-pembayaran subsidi dan kompensasi angka kira-kira mencapai lebih dari Rp85 triliun untuk pembayarannya itu di paruh kedua Desember ini. Itu menjadi bagian dari belanja besar yang terjadi akhir tahun,” jelasnya.
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) memprediksi kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar berpotensi jebol hingga akhir tahun ini, sehingga mengusulkan penambahan kuota 1,3 juta kiloliter (KL). (*)
Editor: Galih Pratama
