BI Kembali Beri Sinyal Naikkan Suku Bunga Acuannya Lagi
Jakarta – Rencana Bank Indonesia (BI) untuk menyederhanakan nominal mata uang rupiah atau redenominasi masih terus dibahas. Gubernur BI terpilih Perry Warjiyo mengaku saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rencana redenominasi mata uang rupiah sudah digulirkan oleh BI sejak 2010 silam. Menurutnya, di masa periode Gubernur BI Agus DW Martowardojo, juga sudah dirumuskan dan disampaikan ke pemerintah, namun hingga kini belum juga masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
“Oleh Pak Agus sudah dirumuskan dan disampaikan ke pemerintah. Proses selanjutnya akan menunggu arahan dari pemerintah. Berbagai bahan dan masukan sejauh ini sudah dirumuskan,” ujar Perry usai Rapat Paripurna, di Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.
Lebih lanjut Perry mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya masih terus membahas dan menungu arahan pemerintah. Di sisi lain, tambah dia, Bank Sentral juga akan kembali menyampaikan bahasannya ke pemerintah dalam hal ini Kemenkeu yang dikomandoi oleh Sri Mulyani Indrawati.
Baca juga: Ekonom: Redenominasi Dapat Memicu Kenaikan Inflasi
“Akan kita sampaikan ke pemerintah, sebagai bahan masukan saja,” ucapnya.
Asal tahu saja, pada pertengahan tahun lalu, BI berkeinginan agar rencana Rancangan Undang-Undang (RUU) penyederhanaan nominal mata uang rupiah ini bisa masuk dalam Prolegnas 2017. Namun, Sri Mulyani memutuskan untuk tidak mengajukan RUU Redenominasi ke DPR, karena belum menjadi prioritas.
Pada saat itu, prioritas pemerintah adalah revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Padahal sebelumnya, rencana penyederhanaan nominal mata uang rupiah ini sempat menjadi pembicaraan antara Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI Agus Martowardojo.
Redenominasi merupakan penyederhanaan pecahan mata uang dengan menghilangkan beberapa digit nol yang tertera dalam uang rupiah, tanpa mengurangi nilai pada suatu mata uang. BI meyakini redenominasi rupiah mampu membuat persepsi positif bagi Indonesia sebab transaksi akan menjadi lebih efisien. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More