Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan kredit UMKM. Hingga Agustus 2023 kredit UMKM masih 23,2 persen dari total kredit, atau masih jauh dari angka 30 persen yang ditargetkan di 2024.
Seperti diketahui, sektor UMKM memberikan kontribusi besar bagi perekonomian di Indonesia, yakni sekitar 61 persen dari PDB (produk domestik bruto). Selain itu, UMKM telah menyerap sebanyak 97 persen dari total tenaga kerja dan total investasi UMKM sekitar 60 persen dari investasi nasional.
“Dari sisi pembiayaan UMKM, salah satu instrumen penting adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya rendah, diharapkan bisa menstimulus daripada para UMKM untuk menarik kredit dari perbankan,” ujar Airlangga dalam acara Setengah Abad Penjaminan Kredit UMKM Berkontribusi bagi Ekonomi Negeri, Jumat, 17 November 2023.
Baca juga: Laju Kredit Perbankan Diperkirakan Melambat hingga Awal 2024, Ini Pemicunya
Dalam hal ini, pemerintah terus mendorong penyaluran KUR sesuai dengan target. Airlangga menambahkan, saat ini penyaluran KUR sudah mencapai Rp204,7 triliun.
“Namun targetnya adalah Rp297 triliun, sehingga dengan demikian masih perlu untuk ditingkatkan penyalurannya. Penyaluran tentu kita lihat dari sektor produksi itu sudah mencapai 56 persen dan dominasi dari penerima baru KUR adalah 79 persen. Ini hal yang positif dengan graduasi besar 52 persen,” ungkapnya.
Airlangga pun menyampaikan bahwa perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam penyaluran KUR. Saat ini, ada 12 perusahaan penjaminan baik dari pusat maupun daerah yang telah menjadi penjamin KUR.
Kontribusi penjamin KUR tersebut, tercermin dari jumlah KUR yang telah disalurkan sebesar Rp1.542 triliun dengan 43,5 juta debitur. Kemudian, klaim yang dibayar mencapai Rp1.080 triliun.
Baca juga: Pengamat Minta KUR UMKM Dievaluasi, Ini Alasannya
“Peran penting penjaminan tersebut tentu keberhasilan mitigasi dengan NPL yang rendah atau 1,63 persen. Saya berharap perusahaan penjaminan dapat terus berperan agar penyaluran KUR UMKM meningkat dan juga tentunya menjadi basis untuk penetapan credit scoring di program KUR,” kata Airlangga.
Airlangga juga berharap, perusahaan penjaminan dapat menjaga dan meningkatkan kapasitas penjaminan sesuai dengan good governance. Serta, bagi perusahaan penjaminan yang belum menjadi penjamin KUR diharapkan bisa mendukung program KUR ke depannya. (*)
Editor: Galih Pratama