Jakarta – Perusahaan dan instansi di Indonesia wajib memperkuat cyber security atau keamanan siber dalam pengembangan bisnis dan layanan. Apalagi, menurut kajian Google, Temasek, Bain & Company menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar USD77 miliar, dan diperkirakan mampu menyentuh angka USD130 miliar di tahun 2025.
Selain itu, 40 persen pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. Maka, ekonomi digital menjadi salah satu tekad besar dalam strategi pencapaian transformasi digital baik di sebuah perusahaan maupun instansi pemerintah. Hal ini juga untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045. Melalui transformasi digital, perekonomian Indonesia berpotensi akan mengalami pertumbuhan yang lebih besar.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), R. Wijaya Kusumawardhana mengatakan, pemerintah terus mendorong akselerasi transformasi ekonomi digital di Tanah Air, baik dikalangan pelaku usaha, lembaga atau institusi kepemerintahan sebagai kesiapan dalam memasuki era revolusi industri keempat (industri 4.0).
Baca juga: Menko Airlangga: Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus USD2 T di 2030
Hal itu, sambung dia, selaras dengan komitmen pemerintah untuk mendorong dan mengakselerasi digitalisasi dan peningkatan daya saing, termasuk peningkatan dari potensi ekonomi digital.
Lebih lanjut, kata dia, Kominfo juga akan terus menggenjot layanan jaringan telekomunikasi untuk mendukung perluasan digitalisasi ini termasuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah yang belum terjangkau internet agar dapat masuk dalam ekosistem digital, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi digital.
“Karena itulah, kita, Pemerintah senantiasa mendorong berbagai upaya untuk melakukan pengembangan ekosistem ekonomi digital ini, terutama dengan menyiapkan berbagai kebijakan dan regulasi pendukung. Kuncinya adalah kolaborasi dari semua kalangan,” ujar Wijaya seperti dikutip Selasa, 5 Desember 2023.
Untuk mendorong perusahaan Indonesia dan instansi pemerintah dalam meningkatkan keamanan sibernya di tengah peluang ekonomi digital yang besar, penghargaan Top Digital Awards 2023 pun digelar. Adapun penghargaan ini mengusung tema utama “IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services”.
Beberapa lembaga professional pun digandeng dalam penghargaan ini seperti APTIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer), MASTEL (Masyarakat Telematika Indonesia), APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia), ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Indonesia), IDTUG (Indonesia Telecommunication User Group), dan LKN (Lembaga Kajian Nawacita).
Ketua Penyelenggara Top Digital Awards 2023 M. Lutfi Handayani mengatakan, sejalan dengan tema yang diangkat ternyata para peraih penghargaan ini telah mampu membuktikan bahwa inovasi, kreatifitas dan terobosan digital yang dilakukan, baik oleh perusahaan, institusi, lembaga ataupun organisasi telah berdampak signifikan, baik di internal perusahaan maupun hubungan eksternal, termasuk dengan mitra bisnis atau pelanggan (masyarakat).
Baca juga: Tantangan Masa Depan Keamanan Siber di Industri Keuangan
“Mereka juga memiliki tingkat kesadaran IT Security yang makin tinggi di institusi atau lembaganya untuk kelangsungan proses transformasi digital yang lebih baik dan aman di masa depan. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya lembagaa atau instutusi termasuk perusahaan-perusahaan yang membentuk tim dan divisi untuk IT security,” jelas Lutfi.
Misalnya, kata dia, antara lain adanya pembentukan Computer Security Incident Response Team/CSIRT sebagai salah satu pelaksana keamanan siber untuk kekuatan pertahanan siber, Security Operations Center (SOC), Network Operations Centers (NOCs) bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur teknis sistem komputer perusahaan, dan sejenisnya.
Banyak perusahaan dan instansi pemerintah atau kementerian yang menjadi kampiun dalam penghargaan ini seperti Pertamina, Bank Jatim, Wijaya Karya, PTPN IV, Bank BTN, Bank BCA, Delta Data Mandiri, Petro Kimia Gresik, Fortinet Indonesia, Xynexis International, Jakarta Propertindo, BPD NTT, RSUD dr Iskak Tulungagung, Bukit Asam, Artha Solution Indonesia, Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, RSUD Merah Putih Kabubaten Magelang, BPR Pekanbaru Madani.
Sementara dari non perusahaan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ditjen Imigrasi RI, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Malang, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan lainnya lagi. (*)
