Jakarta – Pendiri PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Yustian Ismail mengatakan bahwa, pendapatan KBN hingga Juni 2019 belum mencapai 20% dari target yang ditetapkan, padahal sekarang sudah memasuki pertengahan tahun.
“Selain target laba yang belum tercapai, rasio dana lancar yang dimiliki oleh KBN dengan hutang sangatlah jomplang. Kalau KBN tidak mendapatkan uang yang banyak di bulan Agustus nanti, kondisi KBN dapat terpuruk,” ujar Yustian, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.
Menurutnya, kondisi ini sekaligus membantah pernyataan Kuasa Hukum KBN, Hamdan Zoelva yang menyebutkan bahwa KBN berjalan sangat baik dan sehat. Bahkan Hamdan Zoelva, menilai, sebagian besar masalah yang ditinggalkan pengurus lama KBN sudah diatasi oleh Direktur Utama PT KBN Sattar Taba dan sudah untung sejak 2015.
Namun kata Yustian, kini kondisi keuangan KBN justru memikul beban berat berupa banyaknya tagihan-tagihan yang sedang berebutan masuk. Di antaranya ada yang jumlahnya sangat besar, seperti untuk pembiayaan pembangunan area C-4.
“Untuk membayar utang-utang tersebut, KBN tidak akan mampu kecuali menambah pinjaman lagi. Bagaimana bisa dibilang untung, buntung barangkali, ” jelas Yustian.
Terkait laporan keuangan KBN, Yustian meminta pemerintah untuk menugaskan auditor independen yang profesional guna menguak permasalahan yang terjadi di dalam tubuh KBN. “Saya ingin KBN kembali ke masa kejayaannya, untuk itu tikus-tikus yang berkeliaran di KBN harus dibasmi,” tegas Yustian.
Yustian Ismail mengatakan KBN banyak menghadapi permasalahan hukum sejak pergantian pemimpin. Terkait dengan kisruh pengembangan pelabuhan Marunda dengan KCN, Yustian mengatakan bahwa wilayah yang dipermasalahkan bukan milik KBN, jadi harusnya tidak ada masalah. Apalagi sudah berlangsung sejak 2004 dan berjalan lancar.
“KBN harus kembali ke konsep awal, karena tidak ada ahli pelabuhan di KBN. Salah kamar KBN masuk ke pelabuhan,” tutup Yustian. (*)
