Poin Penting
- DPR minta Presiden Prabowo turun langsung menangani kapal Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz melalui diplomasi tingkat tinggi.
- Dua kapal tanker masih tertahan akibat ketegangan di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
- Isu ini berdampak global, karena Selat Hormuz merupakan jalur 20% distribusi minyak dunia dan penting bagi stabilitas energi.
Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengambil peran langsung dalam diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz.
Menurutnya, situasi geopolitik di Timur Tengah yang memanas tidak bisa ditangani hanya melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antarkepala negara.
“Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin dinukil laman DPR, Senin, 30 Maret 2026.
Baca juga: Mengapa Selat Hormuz Menjadi Variabel Penting dalam Perang Teluk?
Hingga kini, dua kapal tanker Pertamina masih tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Situasi ini dipicu kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons konflik dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran saat ini masih melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.
Perlu Diplomasi Tingkat Tinggi
Syafruddin menilai langkah diplomasi pemerintah patut diapresiasi, namun perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.
Baca juga: Pasokan Minyak Terancam, Trump Cari Dukungan Global Buka Selat Hormuz
Ia menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan di wilayah ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.
Menurutnya, keterlibatan langsung Presiden akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara nonblok yang memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk Iran.
Momentum Diversifikasi Energi
Sebab, pendekatan multilateral sangat diperlukan saat situasi perang masih berlangsung di Iran. Di sisi lain, ia menilai masalah ini harus menjadi momentum untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
