Jakarta – Pemanfaatan media sosial (medsos) sebagai alat kampanye merupakan suatu bentuk revolusi komunikasi di ranah politik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, bahwa peran media sosial selama ini telah berhasil meningkatkan elektabilitas sejumlah partai politik (parpol) bahkan calon presiden (capres).
Sejumlah parpol memang sudah lama sadar akan pentingnya media sosial dalam mendorong elektabilitas partai. Apalagi, di era disrupsi seperti saat ini, kampanye terbuka dinilai sudah tidak efektif lagi karena selain menyedot anggaran yang luar biasa besarnya, kehadiran massa yang begitu besar dalam sebuah kampanye terbuka, bukan lagi menjadi indikator kemenangan.
Pengamat Media Sosial dari Komunikonten Hariqo Satria menyatakan, bahwa saluran media sosial harus digunakan para politisi untuk mengkomunikasikan program mereka dan menepati janji kampanyenya. Konten yang dihasilkan tentunya harus informatif dan seturut selera penggunanya.
“Kaitan dengan pejabat publik lewat sosial media dia memberikan informasi dan menjawab semua janji-janji. Namun yang itu agak kurang, ya keberanian dari pejabat menunjukan janji saya ini dan ini lho sudah dipenuhi. Dari situ bisa muncul keterbukaan, termasuk memberi informasi juga jika ada kendala-kendala,” katanya, Senin, 29 Agustus 2022.
Konten yang ditampilkan para elit politik, harus informatif dan kekinian. “Dalam lima tahun terakhir, trend itu vide. Belakangan masyarakat suka dengan konten yang mendalam, orang mencari podcast yang berkualitas,” sebut Hariqo.
Konten video yang diminati juga, singkat padat, satu video satu pesan, dan dilengkapi tautan ke laporan kinerja maupun aktivitas politisi tersebut. Keberadaan sosial media, tentu harus menjadi jembatan bagi politisi dan konstituennya. Bukan sekedar pamer citra diri untuk menggalang suara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin memberi catatan terkait pemanfaatan media sosial. Menurutnya, keaktifan di media sosial akan membuahkan hasil ketika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Artinyakan penggunaan media sosial juga tidak sporadis. Jadi kan harus dilihat juga apa pesannya, siapa pengisi kontennya, lalu siapa saja segmentasinya. Walaupun masing-masing pribadi, tetapi kan isunya harus sama, tidak boleh beda. Oleh karena itu harus di-setting betul, didesain betul media sosial itu dengan cara-cara yang baik, dengan konten-konten yang positif,” ujarnya.
Ia menyatakan, saat ini media sosial tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, harus dimanfaatkan untuk berbagai hal positif. “Jadi media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Bukan untuk menebar hoax, memecah belah masyarakat, tetapi untuk bersosialisasi, berkampanye,” pungkasnya.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto memerintahkan agar seluruh kadernya aktif di media sosial. Langkah itu sebagai langkah untuk mengenalkan ketua umum partai Golkar itu sebagai Capres 2024.
Ujang menilai hal itu sebagai langkah yang tepat dilakukan. “Saya melihatnya sebagai langkah yang pas yang dilakukan oleh Airlangga,” terangnya.
Menurut Ujang, hal itu juga akan menguntungkan Airlangga, baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun sebagai Menko Perekonomian. Dengan dua jabatan tersebut, Airlangga di salah satu sisi harus mengurus Golkar, di sisi lain harus mengurus negara terkait isu kenaikan BBM.
“Oleh karena itu media sosial menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dimainkan secara baik oleh para kader Golkar. Tujuannya untuk menaikkan elektabilitas Pak Airlangga dan juga untuk menaikkan elektabilitas Golkar. Begitu juga untuk bisa saja meredam serangan-serangan dari lawan politik yang ingin nanti kritik terkait dengan kenaikan harga BBM,” tegas Ujang. (*)
