Jor-Joran Utang, Pengelolaan Fiskal Dinilai Masih Keropos

Jakarta – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini menilai, pengelolaan fiskal Pemerintahan saat ini masih dalam performa yang tidak maksimal dengan pengelolaan yang secara terus menerus menarik utang.

“Politik ekonomi Fiskal di Pemerintahan dan Parlemen lebih mengikuti naluri empire builders motive, kacau. Hasilnya keropos pada sisi pengeluaran dan penerimaan,” kata Didik pada acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2018 “Ekonomi Pasca Pilkada” di Gedung SMESCO Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.

Didik menambahkan, Pemerintahan Jokowi saat ini sangat jor-joran menarik utang dengan tidak mementingkan efek jangka panjang yang akan datang. Tak hanya itu, Didik juga menyebut, statistik hutang yang semakin tinggi lebih disalurkan ke pada sektor belanja negara salahsatunya belanja pegawai.

“Saya ingin mengatakan, pengeluaran APBN itu sejelek-jeleknya sekarang. Sekarang, hutang makin besar itu adalah yang paling besar membayar gaji pegawai, membangun gedung pemerintah,” jelas Didik.

Baca juga: Wamenkeu Minta Perhatikan Piutang Pemerintah Yang Tak Tertagih

Lebih lanjut, apabila melihat postur anggaran selama 2012-2017 terjadi perubahan signifikan yaitu penurunan subsidi. Sementara peningkatan belanja modal meroket akibat suntikan utang. Menurut data Kementerian Keuangan, tercatat selama 2012-2017 porsi belanja pegawai meningkat dari 18,58 persen menjadi 26,25 persen.

Sementara pada angka utang, Kementerian Keuangan telah merilis data total utang pemerintah pusat hingga Juni 2018 tercatat mencapai Rp4.227,78 triliun. Angka ini tumbuh 14,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari laporan APBN 2018 hingga bulan Juni pinjaman mencapai Rp 785,13 triliun, tumbuh 7,99% yoy. Terdiri dari  pinjaman luar negeri sebesar Rp 779,81 triliun atau tumbuh 8,03% yoy. Sedangkan pinjaman dalam negeri tercatat Rp 5,33 triliun, tumbuh 2,82% yoy.

Sementara, untuk utang dari Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp3.442,64 triliun atau tumbuh 15,54% yoy. Terdiri dari denominasi rupiah mencapai Rp2.419,67 triliun, meningkat 10,62% yoy. Kemudian untuk utang denominasi valas mencapai Rp1.022,91 triliun atau tumbuh 29,15%. (*)