Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan Presiden menyampaikan bahwa perencanaan belanja negara dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dipatok sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun.
Dalam RAPBN tersebut akan dianggarkan ke dalam beberapa sektor, seperti kesehatan, perlindungan sosial, produktifitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pembangunan infrastruktur.
“Anggaran kesehatan akan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara, anggaran tersebut akan melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan kepada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data registrasi sosial, ekonomi (REGSOSEK), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerimaan manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Lanjut Jokowi, untuk produktifitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun, dengan memanfaatkan bonus demografi dan Indonesia harus siap menghadapi distrupsi teknologi, serta menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai pancasila berakhlak mulia dan menjaga jati diri budaya bangsa.
Pada pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392 triliun yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas. Menyediakan infrastruktur energy dan pangan yang terjangkau dan memperhatikan aspek lingkungan.
Adapun pendapatan negara akan dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun. (*) Khoirifa
