Jakarta–Pemerintah telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyusunan RAPBN tahun 2018 yang telah dilakukan pemerintah sejalan dengan 3 (tiga) pedoman kebijakan utama.
Pertama, kata dia, penyusunan RAPBN 2018 untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran.
“Sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik juga perlu dilakukan,” ujar Jokowi dalam penyampaian RAPBN 2018 dan penyerahan RUU tentang APBN 2017 beserta nota keuangan, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.
Kemudian ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
“Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, maka tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan,” tutur Jokowi.
Dengan memperhatikan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi, maka Pemerintah merencanakan indikator ekonomi makro tahun 2018 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2018. Pertama, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor.
“Pada tahun 2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional,” papar mantan Walikota Solo itu.
Menurutnya, peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini. Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas Pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional, sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan.
Kedua, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5 persen, didukung oleh perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilisasi harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah. Walaupun demikian, dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan, karena cuaca merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi.
“Penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil tentunya akan terus ditempuh dan ditingkatkan untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri,” jelas Jokowi.
Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp13.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membangun upaya penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 5,3 persen. Antisipasi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya pengendalian tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD 48 per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak pada 2018. Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.
Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang, sehingga diharapkan akan lebih mencerminkan kondisi di tahun 2018.
“RAPBN tahun 2018 disusun sejalan dengan strategi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dengan fokus pada keadilan sosial,” tutup Jokowi. (*)
Editor: Paulus Yoga
