Brebes–Preisden RI Joko Widodo menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursidan Baldan, lantaran banyaknya keluhan dari masyarakat terkait lamanya proses pengurusan sertifikat tanah.
“Masalah sertifikat tanah, saya beri peringatan BPN, urusan sertifikat saya tidak mau dengar lagi terlalu lama, terlalu ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, berarti betul apa yang terjadi di masyarakat,” ujarnya di Brebes, Senin, 11 April 2016.
Jokowi menegaskan, masalah sertifikat ini akan mempengaruhi petani dalam mengembangkan usahanya. Hal ini, kata dia, dengan sertifikat inilah para petani bisa mendapatkan akses permodalan dari bank sebagai agunan.
Selama ini, pengurusan sertifikat tanah dilakukan oleh masyarakat sendiri ke kantor Badan Pertanahan yang ada di wilayahnya. Namun demikian, Jokowi meminta agar perbankan bisa ikut memfasilitasi pengurusan sertifikat tanah tersebut.
“Urusan sertifikat tidak harus rakyat yang urus, perbankan kita juga harus ikut cawe-cawe,” tukas Jokowi.
Oleh sebab itu, dirinya meminta Menteri ATR untuk dapat segera memperbaiki dan menyederhanakan proses pengurusan surat tanah tersebut.
”Dari saya lahir sampai sekarang urus sertifikat lama sekali. Sekarang jamannya IT, urusannya bisa cepat, tidak ada lagi urus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Rakyat biar seneng, gampang minjem uang di bank,” ucap Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi juga mengeluhkan mahalnya biaya proses pembuatan sertifikat tanah. Hal tersebut dia sampaikan setelah dirinya bertanya langsung ke salah satu penerima sertifikat tanah dalam acara program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.
“Berapa biaya ngurus sertifikat tanah ini?, kalau urus sertifikat tanah sampai satu juta rupiah, itu mahal sekali,” tegas Jokowi. (*)
