Jakarta – Kesalahan data produksi beras yang disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) turut menyesatkan pemerintah dalam membuat kebijakan. Akibat data yang tak akurat tersebut, pemerintah pun tidak bisa mengantisipasi berbagai situasi terkait pangan utama masyarakat ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tegas menindak Kementerian tersebut, lantaran data yang dikeluarkan tidak akurat. “Salah data, harusnya Pak Jokowi tegas. Berarti selama ini (Kementan) salah memberikan informasi kepada pemerintah,” ujar ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.
Salahnya data yang dirilis oleh Kementan, dipandangnya telah menimbulkan berbagai implikasi ekonomi. Dirinya mencontohkan, klaim surplus beras Kementan telah membuat pemerintah tidak mengantisipasi stok beras yang berimbas langkanya beras di pasaran. Alhasil, harga beras pun menjadi labil.
“Makanya harga berasnya bisa melompat-melompat, nggak stabil. Padahal, itu kan merupakan pangan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita,” ucapnya.
Jumlah produksi yang terlalu tinggi akibat salah perkiraan luas lahan baku sawah ini akan membuat pemerintah sulit mengantisipasi makin tergerusnya di lima tahun ke depan, lantaran produksinya yang sebelumnya tidak bermasalah. Jika dibiarkan terus tanpa ada kebijakan untuk mempertahankan lahan sawah ini, defisit pangan beras akan makin besar.
Menurutnya, jika stok pangan saja tidak bisa mencukupi, berarti kedaulatan pangan melemah dan Indoneaia akan makin bergantung pada impor.
Di sisi lain, dirinya mengapresiasi data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lana meminta semua pihak menerima data terbaru ini guna bisa menyusun kebijakan yang lebih baik untuk kepentingan pangan ke depan. Dikatakannya, data terbaru ini mesti menjadi langkah awal untuk menuju perbaikan pangan di masa mendatang.
“Semua pihak harus menerima. Kementerian Pertanian juga nggak bisa ngotot. Kalau memang kondisinya kayak begini, apa nih yang mesti dilakukan. Kementerian Pertanian mesti punya program yang lebih jelas,” tuturnya.
Perbedaan data produksi beras versi BPS dan Kementan di tahun 2018 ini memang terlihat jomplang. Kementan mengklaim di tahun ini produksi beras bisa mencapai 46,5 juta ton, artinya surplus bisa mencapai 13,03 juta ton karena konsumsi nasional untuk komoditas ini hanya 33,47 juta ton dalam setahun.
Padahal, data terbaru BPS mencatat, produksi beras di 2018 sekitar 32,42 juta ton. Dengan jumah ini, surplus yang tercatat hanya 2,85 juta ton karena konsumsi mencapai 29,57 juta ton.
Berbedanya data tersebut, dikatakan Kepala BPS Suhariyanto, karena adanya perbedaan luas lahan baku sawah. Kementan masih menggunakan luas lahan baku sawah sebesar 7,75 juta hektare sesuai SK Kepala BPN-RI No.3296/ Kep-100.18/IV/2013 Tanggal 23 April 2013. Padahal asliya, luas lahan baku sawah saat ini hanya 7,10 juta hektare.
“Ketika luas lahan baku sawahnya keliru, semuanya bisa keliru,” jelas Suhariyanto. (*)
