Jokowi; Kebijakan ekonomi Jokowi. (Foto: Istimewa).
Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kabinetnya untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil, bukan prosedur. Karenanya, Jokowi meminta agar setiap kementerian mampu mengurangi peraturan-peraturan yang menghambat kerja.
Jokowi menegaskan, dirinya tak ingin terjebak pada rutinitas, bussines as usual, dan monoton. “Ini harus dibalik total. Semuanya harus pada orientasi hasil bukan orientasi prosedur,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, ada 42.000 aturan regulasi, baik berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peratuan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), yang tahun depan harus hilang, minimal separuhnya di setiap kementerian.
“Aturan-aturan ruwet, Aturan-aturan yang menyebabkan kita ini terbelenggu sehingga tudak bisa cepat, tidak bisa fleksibel, tidak bisa melompat ini harus dihilangkan,” tegas dia. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More