Jokowi; Kebijakan ekonomi Jokowi. (Foto: Istimewa).
Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kabinetnya untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil, bukan prosedur. Karenanya, Jokowi meminta agar setiap kementerian mampu mengurangi peraturan-peraturan yang menghambat kerja.
Jokowi menegaskan, dirinya tak ingin terjebak pada rutinitas, bussines as usual, dan monoton. “Ini harus dibalik total. Semuanya harus pada orientasi hasil bukan orientasi prosedur,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, ada 42.000 aturan regulasi, baik berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peratuan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), yang tahun depan harus hilang, minimal separuhnya di setiap kementerian.
“Aturan-aturan ruwet, Aturan-aturan yang menyebabkan kita ini terbelenggu sehingga tudak bisa cepat, tidak bisa fleksibel, tidak bisa melompat ini harus dihilangkan,” tegas dia. (*) Rezkiana Nisaputra
Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga TEPAT 8 Januari 2026 akhirnya pemerintah melakukan konferensi… Read More
Poin Penting OJK menyetujui pencabutan izin usaha pindar Maucash milik Astra secara sukarela, mengakhiri operasional… Read More
Poin Penting OJK membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif sejak 1 Januari 2026 untuk… Read More
Poin Penting Infobank melalui birI memperbaiki perhitungan Loan at Risk (LAR) agar sesuai dengan ketentuan… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kinerja perbankan tetap solid pada 2026, ditopang pertumbuhan kredit, DPK, kualitas… Read More
Oleh Junaedy Gani DARI waktu ke waktu muncul aspirasi tentang keberadaan sebuah Sovereign Wealth Fund… Read More