Jakarta – Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina kembali mambawakan isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan, yang merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 November lalu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengedapankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjagan tersebut.
“Presiden Joko Widodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC tsb, melihat bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi dimana-mana, bukan hanya pada negara berkembang, melainkan juga pada negara maju. Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama 3 tahun terakhir ini,” ujar ketua ABAC Indonesia Anindya N. Bakrie dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 15 November 2017.
Selama ini baik negara-negara anggota ASEAN maupun APEC mengalami pertumbuhan trade dan investment yang cukup pesat, namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut.
Sehingga Presiden menggaris bawahi bahwa apapun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasuk cara menanggulanginya.
Dibutuhkan suatu ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara growth and equity, sehingga tercipta ekonomi berkeadilan.
Selain isu Kesenjangan, Presiden Joko Widodo juga mengangkat pula isu Ekonomi Maritim (maritime economy), dimana kedepannya, ekonomi maritim haruslah menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
Terlebih lagi dua per tiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini mirip dengan Indonesia.
Ekonomi maritim (maritime economy) memberikan dampak efektif pada konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya tranportasi atau pengiriman menjadi lebih murah, dan juga berdampak pada aqua culture, yakni pemberdayaan iklim lingkungan laut agar dapat berkembang.
“Sama seperti dalam pertemuan KTT APEC di Da Nang Vietnam kemarin, Presiden Joko Widodo melihat bahwa perairan menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Terlebih lagi 7 negara ASEAN merupakan anggota dari APEC. Sehingga usulan ini bisa menjadi role model pada ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina,” jelas Anindya.
Beberapa dasar pemikiran Presiden Joko Widodo itu, menjadi visi dasar perjuangan ABAC Indonesia pada APEC pasca 2020, agar ekuilibrium antara pertumbuhan perekonomian dan keadilan tercipta bagi seluruh negara di Asia Pasifik sebagaimana landasan kerja sama KTT APEC Bogor Goals 1994 lalu.
Anindya Bakrie selaku ketua ABAC Indonesia yang mendampingi Presiden Joko Widodo pada KTT APEC di Da Nang, ikut merumuskan berbagai pembahasan yang menjadi isu penting bagi Indonesia tersebut, pada pertemuan ABAC yang telah berlangsung sebelumnya pada 5-8 Nomber 2017, hingga berlanjut pada pembahasan di KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina.
APEC yang didirikan pada 1989, pada tahun ini memasuki fase finalisasi “Bogor Goals” mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2020, dimana Indonesia diharapkan untuk dapat terus berkontribusi.
(*)
