Jakarta– Pemerintah terus berupaya untuk atasi angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut ialah dengan terus mengembangkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, penyaluran KUR menjadi program utama Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, terlebih pihaknya telah membuat skema baru kluster dalam penyaluran KUR tersebut.
“Untuk memperkuat masyarakat kelas bawah kita perkuat dengan program KUR, dimana masyarakat bisa menggunakan skema kluster,” ungkap Jokowi saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ritz-Carlton Jakarta, 18 Januari 2018.
Pengembangkan KUR Klaster ialah penyaluran KUR yang diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk yang akan dilakukan oleh perusahaan inti, baik perusahaan BUMN, BUMDes/BUMADes maupun swasta. Jokowi menilai, program ini sudah teruji keberhasilannya oleh yang sebelumnya pernak digunakan oleh swasta.
Tak hanya itu, pemerintah dan otoritas juga akan memperluas pembentukan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan mensinergikan dengan program Pemerintah, seperti Kredit Ultra Mikro (UMi), Program Membina Keluarga Sejahtera (MEKAAR) dan Bansos Non-Tunai melalui peran aktif lembaga jasa keuangan.
Dan yang terakhir, Jokowi menambahkan, pihaknya di Pemerintahan juga mendorong seluruh sektor jasa keuangan untuk dapat ikut dalam pembiayaan infrastruktur.
“ketiga kita akan terus mendorong BUMN, BUMD, dan perbankan yang di pusat dan daerah untuk mencari model pembiayaan alternatif, model pembiayaan yang kreatif terutama untuk Infrastuktur,” ungkap Jokowi.
Dirinya berharap, bila seluruh kinerja sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan positif dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai informasi, Pemerintah sendiri pada tahun 2018 telah mentargetkan penyaluran KUR dapat mencapai Rp 120 triliun. Untuk mendorong penyaluran KUR, pemerintah juga telah menurunkan bunga KUR yang diturunkan menjadi 7%. (*)
