Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meningkatkan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang digelar serentak di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi.
Diakuinya, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak kalah rumit dibandingkan Pemilu beberapa waktu lalu.
“Pilkada Serentak 2024 tidak kalah rumit dibanding Pemilu lalu. Ini Pilkada serentak pertama kali, dilaksanakan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi. Ada sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara atau tepatnya 203.920.554 pemilih,” kata Jokowi dalam Rakornas Kesiapan Pilkada Tahun 2024, di (JCC), Jakarta, dikutip Rabu, 21 Agustus 2024.
Baca juga: Jokowi Reshuffle Kabinet, Begini Tanggapan Kadin
Jokowi menekankan pentingnya belajar dari berbagai masalah yang muncul pada Pemilu sebelumnya. Mulai dari pendaftaran pemilih yang tidak akurat, masalah distribusi logistik, hingga gangguan pada proses penghitungan suara.
“Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, “ jelasnya.
Lebih lanjut, Jokowi memberikan perhatian terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara. Eks Wali Kota Solo itu mengingatkan agar permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi baik dalam proses pemungutan suara dan perhitungan suara dapat diantisipasi oleh KPU. Di samping itu, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat juga penting untuk dilakukan.
“Kemudian masalah pelaksanaan pemungutan suara, yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara, gangguan keamanan, artinya keamanan dan kesehatan harus betul-betul kita perhatikan bersama-sama, sosialisasi ini sangat penting. Selain itu, juga masalah pada proses penghitungan suara, kesalahan penghitungan jumlah suara baik akibat oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi,” tambahnya.
Baca juga: Segini Kekayaan Supratman Andi Agtas yang Dilantik Jokowi jadi Menkumham
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan pentingnya peningkatan fungsi pengawasan proses Pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral, meningkatkan transparansi proses penghitungan suara dengan menggunakan teknologi yang reliabel, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan-kecurangan, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang melakukan praktik-praktik politik uang (money politic).
“Tugas ini pasti butuh kerja keras, butuh kerja sama, butuh sinergitas yang baik antara KPU Bawaslu, dan DKPP dengan berbagai elemen masyarakat. Saya percaya KPU memiliki bekal pengalaman, bekal pengetahuan yang lebih dari cukup. Namun demikian, kita tetap harus waspada, meningkatkan terus kapasitas teknis persiapan Pilkada, menciptakan terobosan-terobosan agar Pilkada semakin berkualitas, agar proses dan hasilnya memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat,” ujar Presiden.
Ia mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengedepankan integritas.
“KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral. Jadi tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas,” pungkasnya. (*)
Editor : Galih Pratama
