Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku perbankan untuk bersama-sama menanggung beban bersama antara regulator dan Pemerintah guna menghadapi dan memitigasi pelemahan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dihadapan seluruh jajaran Menteri Kabinet Maju serta Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rapat Terbatas mengenai Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, dalam menghadapi pandemi ini seluruh pihak harus bersama bergotong royong.
“Saya minta konsep berbagi beban, sharing the pain harus menjadi acuan bersama antara Pemerintah, BI, OJK, Perbankan dan Pelaku Usaha harus betul betul bersedia memikul beban bergotong royong,” kata Jokowi melalui live video conference di Jakarta, Rabu 3 Juni 2020.
Tak hanya itu, dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama menanggung risiko secara proporsional yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar pelaku usaha tetap berjalan dan sektor keuangan tetap stabil dan menggerakan roda ekonomi nasional.
Jokowi juga menekankan agar program Pemulihan Ekomi harus dilakukan secara hati-hati transparan dan mampu menjegah terjadinya moral hazard. Oleh karena itu Pemerintah telah meminta Kejaksaan Agung untuk berkerjasama melakukan pendampingan program PEN tersebut.
Sebelumnya, Pemerintah tengah menyusun desain program pemulihan ekonomi nasional melalui modalitas yang diatur dalam PP 23/2020. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan dapat membantu dunia usaha termasuk usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dan usaha ultra mikro, serta sektor usaha strategis bagi perekonomian termasuk BUMN.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai Rp641,17 triliun untuk pemulihan ekonomi tersebut yang terdiri dari alokasi belanja negara Rp426,46 triliun, pembiayaan Rp133,51 triliun, tambahan belanja Rp65,1 triliun dan dukungan untuk Pemerintah Daerah Rp15,1 triliun. (*)
Editor: Rezkiana Np
