Jakarta–Negara industri seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, karena memiliki pasar yang besar sekaligus tenaga kerja yang melimpah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, sebagai negara industri, mereka memerlukan pasar yang lebih luas, sumber daya, sekaligus basis produksi yang lebih murah dibanding negaranya masing-masing.
“Tentu untuk mengisi itu (investasi) harus ada infrastrukturnya dan ada aturan yang pasti,” ujar JK seperti dikutip dari laman Wapresri, di Jakarta, Kamis, 24 Maret 2016.
Setiap investasi, kata dia, akan meningkatkan lapangan kerja dan mempunyai multiplier effect (efek pengganda) untuk kegiatan ekonomi lainnya. Industri yang telah dibangun di hulu juga dapat menambah industri hilirnya.
“Yang kita inginkan agar ada suatu hulur dan hilir bersambung. Tanpa industri hulu seperti nikel itu, yang terjadi seperti sebelumnya. Kita hanya mengekspor bahan baku, maka rusaklah lingkungan. Maka itu kita hubungkan hulu dengan hilir, sekaligus menghasilkan lapangan kerja lebih luas, multiplier effect-nya lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi, ekspor lebih tinggi,” jelasnya.
Selain itu, foreign direct investment juga dapat meningkatkan devisa dan mengurangi defisit neraca pembayaran. Dia mencontohkan, jika investor akan membangun pabrik di Indonesia, modal yang digunakan untuk membeli lahan, batu, baja, dan sebagainya akan masuk ke Indonesia dalam bentuk Rupiah.
“Devisanya masuk ke devisa nasional. Itu efeknya, sehingga mengurangi defisit neraca pembayaran, yang keluar impornya dan ekspornya bisa sebanding nanti,” tukasnya.
Namun, dia juga mengakui bahwa saat ini investor masih menemukan berbagai kendala bagi dalam berinvestasi di Indonesia, salah satunya terkait masalah pembebasan lahan. Menurutnya, masalah pembebasan lahan memang masih menjadi kendala utama, tidak hanya bagi investor swasta, tetapi juga pemerintah.
Hal tersebut telah menyebabkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia berkurang. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu langkah-langkah strategis agar investor, terutama dengan nilai investasi yang besar dapat dengan mudah berinvestasi ke Indonesia.
“Di antaranya, aturan harus dibuat lebih simpel dan dapat berjalan,” tutup JK. (*)
Editor: Paulus Yogga
