Jakarta – Kondisi politik di Indonesia mulai menggeliat jelang pesta demokrasi Pemilu 2024. Partai politik (parpol) pun sudah ancang-ancang dalam merebut simpati dan dukungan masyarakat.
Pada pemilu 2024 sendiri terdapat tiga agenda besar yang digelar secara bersamaan yakni Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Seperti tahun-tahun sebelumnya, tensi politik penyelenggaraan pemilu akan memanas. Kondisi ini turut berpengaruh pada kondisi perekonomian di Tanah Air.
Banyak pihak pun mempertanyakan bagaimana pengaruh politik terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2024.
Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menilai, penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu pada 2024 sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Dalam hal ini menyangkut iklim investatasi.
Para investor, kata dia, cenderung wait and see dalam melihat kandidat yang diusung parpol tersebut. Bagaimana pun, kandidat yang maju sebagai bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sedikit banyak mempengaruhi iklim investasi.
“Jika melihat dampaknya terhadap investasi baru akan slow down atau melambat jelang pemilu karena investor cenderung wait and see melihat kandidat yang diusung oleh partai politik, “ kata Radhika dikutip 29 Maret 2023.
Akan tetapi untuk investasi yang sudah terjalin sebelumnya masih aktraktif dan cenderung tidak akan berpengaruh terhadap pemilu 2014.
“Secara kepemimpinan siapapun yang terpilih tidak akan terlalu drastis. Investasi yang sudah ada akan tetap berjalan namun untuk investasi yang akan terjalin sedikit tersendat,” jelasnya.
Sebelumnya, pihaknya memperkirakan bahwa investasi publik akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi 2023 sekaligus meredam kecenderungan pemerintah dalam menerbitkan kebijakan populis jelang Pemilu 2024.
Ia menjelaskan, kondisi defisit anggaran APBN 2022 yang lebih rendah dari perkiraan awal menjadi modal utama pemerintah untuk menata keuangan negara tahun ini.
Misalnya saja, kebutuhan pembiayaan senilai Rp580 triliun yang jauh lebih rendah dari anggaran awal Rp840,2 triliun turut memberi ruang pemanfaatan fiskal.
“Penerimaan yang tinggi turut membuat pemerintah mengambil langkah reorientasi pengeluaran pada 2023 sehingga pertumbuhan domestik berkaitan dengan pengurangan subsidi serta pelemahan harga minyak global, yang membantu meringankan pengeluaran,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
