Ilustrasi gagal bayar (Foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Fenomena gagal bayar (galbay) dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending kian mengkhawatirkan. Ironisnya, banyak konten di media sosial justru menormalisasi bahkan mendorong masyarakat untuk ikut melakukan galbay.
Padahal, tindakan tersebut dapat memicu konsekuensi serius, mulai dari risiko hukum, kerusakan reputasi pribadi, hingga hilangnya akses layanan keuangan formal pada masa depan.
Perencana Keuangan Senior dan Pendiri IARFC Indonesia, Aidil Akbar Madjid, menjelaskan bahwa maraknya galbay dipicu oleh kombinasi antara rendahnya literasi keuangan dan pengaruh narasi menyesatkan yang beredar luas di media sosial.
Akibatnya, banyak orang menganggap galbay sebagai jalan pintas untuk lari dari kewajiban keuangan, tanpa menyadari risikonya.
“Mereka yang gagal bayar berisiko menghadapi konsekuensi hukum, baik tuntutan perdata hingga ancaman pidana. Dari sisi finansial, nama mereka tercatat memiliki riwayat kredit buruk dan akses ke layanan keuangan formal akan tertutup,” ujarnya, di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.
Baca juga: OJK Peringatkan Bahaya Laten Gerakan Galbay Pindar, Risiko Gagal Nyicil Rumah
Tak hanya itu, kata dia, tekanan psikologis, keretakan hubungan keluarga, hingga terganggunya pekerjaan dan relasi sosial juga menjadi dampak yang nyata.
“Jadi galbay bukan solusi, namun justru sumber masalah baru yang dapat menjadi beban jangka panjang dan menghambat berbagai kesempatan finansial di masa mendatang,” jelasnya.
Aidil juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi, terutama yang mendorong perilaku menyimpang atau merugikan.
“Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menilai apakah informasi tersebut sesuai dengan prinsip keuangan yang sehat, memiliki dasar dari sumber resmi, serta logis secara finansial. Jika berupa ajakan galbay, maka sudah pasti menyesatkan,” tegasnya.
Baca juga: Gerakan Galbay Pindar Marak, AFPI dan Akademisi Angkat Suara
Page: 1 2
Poin Penting: MK memutuskan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. KPK… Read More
Poin Penting OJK telah memblokir 33.252 rekening terindikasi judi online, meningkat dari sebelumnya 32.556 rekening.… Read More
Poin Penting OJK mencatat 53 rencana penawaran umum hingga Maret 2026, dengan 15 perusahaan di… Read More
Poin Penting Marak jasa joki Coretax di media sosial dengan tarif Rp50–100 ribu, memanfaatkan kesulitan… Read More
Poin Penting OJK kaji universal banking, yakni integrasi layanan keuangan (perbankan, asuransi, investasi, fintech) dalam… Read More
Poin Penting IHSG dibuka menguat 0,19 persen ke level 7.002,69 pada awal perdagangan, berbalik dari… Read More