Ilustrasi gagal bayar (Foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Fenomena gagal bayar (galbay) dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending kian mengkhawatirkan. Ironisnya, banyak konten di media sosial justru menormalisasi bahkan mendorong masyarakat untuk ikut melakukan galbay.
Padahal, tindakan tersebut dapat memicu konsekuensi serius, mulai dari risiko hukum, kerusakan reputasi pribadi, hingga hilangnya akses layanan keuangan formal pada masa depan.
Perencana Keuangan Senior dan Pendiri IARFC Indonesia, Aidil Akbar Madjid, menjelaskan bahwa maraknya galbay dipicu oleh kombinasi antara rendahnya literasi keuangan dan pengaruh narasi menyesatkan yang beredar luas di media sosial.
Akibatnya, banyak orang menganggap galbay sebagai jalan pintas untuk lari dari kewajiban keuangan, tanpa menyadari risikonya.
“Mereka yang gagal bayar berisiko menghadapi konsekuensi hukum, baik tuntutan perdata hingga ancaman pidana. Dari sisi finansial, nama mereka tercatat memiliki riwayat kredit buruk dan akses ke layanan keuangan formal akan tertutup,” ujarnya, di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2025.
Baca juga: OJK Peringatkan Bahaya Laten Gerakan Galbay Pindar, Risiko Gagal Nyicil Rumah
Tak hanya itu, kata dia, tekanan psikologis, keretakan hubungan keluarga, hingga terganggunya pekerjaan dan relasi sosial juga menjadi dampak yang nyata.
“Jadi galbay bukan solusi, namun justru sumber masalah baru yang dapat menjadi beban jangka panjang dan menghambat berbagai kesempatan finansial di masa mendatang,” jelasnya.
Aidil juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi, terutama yang mendorong perilaku menyimpang atau merugikan.
“Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menilai apakah informasi tersebut sesuai dengan prinsip keuangan yang sehat, memiliki dasar dari sumber resmi, serta logis secara finansial. Jika berupa ajakan galbay, maka sudah pasti menyesatkan,” tegasnya.
Baca juga: Gerakan Galbay Pindar Marak, AFPI dan Akademisi Angkat Suara
Page: 1 2
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More