Serang – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) menegaskan ekspansi kredit akan dilakukan dengan sangat berhati-hati. Emiten berkode saham BEKS ini akan fokus menjaga kualitas kredit, dengan mengandalkan segmen-segmen berisiko rendah.
Direktur Operasional Bank Banten, Rodi Judo Dahono mengungkapkan, perseroan akan fokus menggarap segmen kredit konsumer kalangan aparatur sipil negara (ASN), terutama di lingkungan pemerintah daerah yang rekening kas umum daerah atau RKUD-nya sudah dikelola Bank Banten. Segmen ini berisiko rendah lantaran payroll ASN melalui BEKS.
“Sehingga tanpa agunan pun lebih safe. Kemudian kami akan fokus di kontraktor-kontraktor proyek yang didanai dari pemda (APBD),” ujar Rodi, dalam public expose usai RUPST Bank Banten di Serang, Kamis, 10 April 2025.
Baca juga: Mantap! Bank Banten Raih Laba Rp39,33 Miliar di 2024, Tumbuh 47,91 Persen
Ia melanjutkan, BEKS tidak ingin terjebak dalam pertumbuhan yang agresif, tapi kelak menimbulkan masalah dari sisi kualitas. Memperbaiki kualitas aset menjadi salah satu fokus Bank Banten. Rasio kredit bermasalah (NPL) gross ditargetkan bisa ditekan di bawah 5 persen di akhir 2025.
Tahun lalu, NPL gross berada di level 7,53 persen. Meski masih relatif tinggi, sudah turun dibandingkan 9,36 persen di tahun sebelumnya. Sementara NPL net berhasil dijaga di level 1,98 persen.
Kelola RKUD
Kinerja bank ini diyakini akan semakin baik, dengan beberapa daerah yang mempercayakan pengelolaan RKUD. Saat ini, BEKS mengelola RKUD Pemprov Banten, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang. Diharapkan 6 kota dan kabupaten lain di Banten, segera bergabung. Pengelolaan RKUD akan membuka akses Bank Banten ke ekosistem bisnis di lingkungan pemda.
Di kesempatan sama, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami mengatakan, saat ini beberapa daerah sedang berproses untuk memindahkan RKUD ke BEKS. Ada juga daerah yang sudah menjalin kerja sama lain, meski RKUD-nya belum dikelola Bank Banten. Kabupaten Tangerang, misalnya, menempatkan deposito dan mempercayakan payroll Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ke Bank Banten.
“Gubernur Banten juga mendukung penuh Bank Banten,” ujarnya.
Baca juga: Kinerja Intermediasi Solid, Laba Bank Sultra Naik 3,66 Persen jadi Rp418,37 Miliar di 2024
Dalam RUPST Bank Banten, Gubernur Banten Andra Soni juga mendorong agar pengelolaan RKUD pemeritah kota dan kabupaten lain dilakukan Bank Banten secara bertahap. Hal ini dinilai penting bagi pengembangan Bank Banten agar lebih kuat dan setara dengan BPD-BPD lain.
“Bank Banten ini, sesuai dengan nama dan sejarahnya, wajib kita perjuangkan agar Provinsi Banten setara dengan provinsi lain. Maka potensi keuangan juga harus dikelola oleh Bank Banten,” tegas Andra. (*) Ari Astriawan
