Jakarta – Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat sehingga bisa mengendalikan inflasi selama Ramadan dan Idulfitri 2023.
“Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID terus bersinergi menjaga inflasi agar harga bisa dikendalikan khususnya selama Ramadan dan Idulfitri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNIP) Rabu, 5 April 2023.
Lanjutnya, dalam rangka menjaga stabilisasi harga, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg kepada 21 juta warga penerima manfaat di 514 kota dan kabupaten di Indonesia dalam periode Maret-Mei 2023.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong operasi pasar dan stabilitas pasokan dan harga pangan di pelbagai daerah. Tujuannya untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran 2023.
“Kalau ketersedian barang aman maka harga akan normal. Namun jika harga tinggi, belum tentu barang ada,” terangnya.
Di lain sisi, Airlangga mengungkapkan, kinerja impresif industri manufaktur Indonesia terus ditunjukkan dengan berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut.
Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2023 mencapai level 51,9. Angka ini melonjak dari posisi bulan lalu sebesar 51,2 dan menjadi level tertinggi sejak September 2022.
Hal itu, kata dia diperkuat dari rilis S&P Global PMI yang menyatakan bahwa kuatnya laju permintaan dalam negeri di Indonesia terus menopang penguatan aktivitas manufaktur.
Aktivitas perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil produksi, pesanan baru, pembelian, serta perbaikan dari sisi ketenagakerjaan.
“Hal itu sekaligus memperlihatkan kepercayaan bisnis terhadap prospek ekonomi Indonesia juga semakin tinggi,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kata Airlangga, data realisasi inflasi Indonesia yang pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,97 persen (year on year/yoy).
Realisasi tersebut lebih rendah dari Februari 2023 yang sebesar 5,47 persen (yoy), tetapi lebih tinggi dibandingkan inflasi Maret 2022 sebesar 2,64 persen (yoy).
Selain itu, pemerintah juag mengalokasikan Anggaran khusus pengendalian dan ketahann pangan sebesar Rp104,2 triliun. Program tersebut ditunjukan untuk budidaya pertanian, penguatan infrastruktur, sarana pertania hingga subsidi pupuk.
“Ini menjadi perhatian utama pemerintah yang disediakan khusus untuk menjaga tingkat inflasi sekaligus sebagai fondasi kuat untuk perekonomian nasional di 2023,” pungkasnya. (*)
