Jakarta – Pemerintah terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Salah satu upayanya yakni dengan memangkas berbagai aturan untuk mempercepat proses investasi yang akan masuk ke Indonesia. Pemerintah juga berniat merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana pemerintah untuk melakukan revisi DNI ini sebagai upaya mendorong Indonesia menjadi tempat investasi yang baik. Dengan demikian, semakin banyak para investor yang percaya untuk menaruh dananya di Indonesia.
“Paling tidak, niat kita adalah bagaimana membuat Indonesia menjadi tempat investasi yang baik, dan adil dalam memperlakukan investor,” ujarnya di Jakarta, Senin,12 November 2018.
Baca juga: Perlonggar Izin Investasi, Pemerintah Segera Revisi Aturan DNI
Lebih lanjut dia mengungkapkan, pembahasan mengenai revisi DNI sudah dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Pihaknya menyampaikan siap mendorong instrumen fiskal, dan memberikan keseimbangan.
“Seperti saya sampaikan di rapat dengan pak Menko, Kemenkeu siap untuk menggunakan instrumen fiskalnya untuk bisa memberikan keseimbangan antara insentif maupun dari sisi nilai tambah. Jadi kita lihat dalam DNI ini apa saja yang sudah diputuskan Pak Menko,” ucapnya.
Hingga saat ini, memang wacana tersebut masih menjadi pembahasan di internal pemerintah. Langkah ini tak lain untuk menarik minat para investor untuk masuk dan berinvestasi ke Indonesia. Sejauh ini, pemerintah memang tengah gencar merelaksasi sejumlah aturan terkait investasi. (*)
Jakarta – Bangkok Bank sukses mengakuisisi 89,12 persen saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) dari Standard Chartered Bank dan… Read More
Jakarta – PT PLN (Persero) dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 membutuhkan investasi mencapai USD700 miliar… Read More
Jakarta - PT Bank Permata Tbk (BNLI) atau Permata Bank memiliki peluang ‘naik kelas’ ke Kelompok Bank… Read More
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 8 persen dalam kurun waktu… Read More
Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin… Read More
Makassar – PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (Maximus Insurance) menyerahkan polis asuransi jaminan diri… Read More