News Update

Isu Prabowo Bakal Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen, Airlangga: Cuma Wacana

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka merespons kabar soal rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo-Gibran akan menaikan rasio utang hingga 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Airlangga mengatakan rasio utang pemerintah akan tetap berada di kisaran 40 persen terhadap PDB. Sementara defisit ada di bawah 3 persen terhadap PDB. Ini sesuai dengan Undang-Undang Kruangan Negara.

“Itu kan wacana aja yang dibahas. Defisit tetap di bawah 3 persen dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40 persen,” kata Airlangga kepada Wartawan di Hotel St.Regis Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Adapun, hingga Mei 2024, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 38,71 persen dari PDB.

Baca juga: Beban Utang RI Semakin Numpuk, INDEF Kasih Solusi Begini

Mengutip Reuters, penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya bahkan jika rasio utang terhadap PDB naik hingga 50 persen.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim dalam artikel tersebut.

“Kami tidak ingin meningkatkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

Tim ekonomi Prabowo di Jakarta menolak mengomentari wawancara tersebut ketika dihubungi Reuters pada hari Kamis.

Timnya sebelumnya membantah laporan media yang menyebutkan bahwa Prabowo berencana meningkatkan rasio utang terhadap PDB dari di bawah 40 persen menjadi 50 persen. Mereka mengatakan saat itu presiden terpilih akan tetap mematuhi aturan fiskal yang berlaku.

Baca juga: Prabowo Ungkap Rasio Utang RI Terendah di Dunia, Ini Faktanya!

Berdasarkan aturan tersebut, defisit anggaran pemerintah dibatasi hingga 3 persen PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh melebihi 60 persen.

Kekhawatiran mengenai rencana pinjaman Prabowo membebani harga obligasi dan rupiah bulan lalu, membantu menjatuhkan mata uang tersebut ke posisi terendah dalam empat tahun terhadap dolar.

Selama masa kampanye, Prabowo mengatakan bahwa ia ingin meningkatkan jumlah utang publik, sekaligus berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16 persen dari sekitar 10 persen saat ini. Ia akan mulai menjabat pada Oktober. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Melonjak 96 Persen, Transaksi di ICDX Tembus Rp12.477 T pada Kuartal I 2026

Poin Penting Notional value transaksi ICDX mencapai Rp12.477 triliun pada kuartal I 2026, melonjak 96%… Read More

4 hours ago

OJK Buka Daftar Saham yang Dikuasai Segelintir Pihak ke Publik

Poin Penting OJK mulai membuka informasi saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration) di… Read More

4 hours ago

AAUI Beberkan Kendala Asuransi Umum Penuhi Kebutuhan Modal

Poin Penting AAUI menyebut industri kesulitan memenuhi modal minimum tahap I 2026. Minat pemegang saham… Read More

4 hours ago

KB Bank (BBKP) Balik Laba Rp66,59 Miliar di 2025, Ini Penopangnya

Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More

15 hours ago

Bank Mandiri Terbitkan Global Bond Pertama di Asia Tenggara Senilai USD750 Juta

Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More

15 hours ago

Rancangan Reformasi Pasar Modal Rampung, OJK Segera Temui Pimpinan MSCI

Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More

16 hours ago