PM Irak Mustafa AL Kadhimi
Baghdad – Perdana Menteri Irak Mustafa Khadhimi dengan tegas menolak permintaan normalisasi hubungan dengan Israel. Permintaan tersebut disampaikan oleh sebuah kelompok yang terdiri dari 300 pemimpin suku terkemuka dan mantan pejabat tinggi yang melakukan pertemuan du Irbil, Kurdistan, Irak.
Khadhimi bahkan menyebut pertemuan yang dilakukan para pemimpin dan mantan pejabat tinggi Irak itu sebagai pertemuan Ilegal. Pertemuan tersebut kabarnya di sponsori oleh kelompok advokasi dan penelitian bagi perdamaian Amerika, Center for Peace Communications yang diketuai oleh Joseph Braude. Braude, seperti dkutip dari VOA, mengatakan bahwa ia mendukung upaya bernai dari pemimpin dari enam provinsi Irak, yakni Baghdad, Anbar, Mosul, Salahadin, Babil dan Diyala.
Joseph Barude diketahui merupakan warga Yahudi Amerika. Keluarga Braude disebutkan lari dari Baghdad pada 1940an silam.
Seperti dikutip dari VOA dan media nasional Irak, tidak hanya Khadhimi, dua tokoh Irak lainnya, yakni Ketua Parlemen Mohammed Halbousi dan wakilnya, serta Presiden irak Barham Salih, juga menolak permintaan normalisasi tersebut.
Seorang analis Timur Tengah Paul Sullivan menilai hal itu bisa jadi merupakan petunjuk dari perkembangan masa depan atau indikasi berubahnya pandangan dari sebagian kalangan di Irak terhadap Israel. “Orang-orang Kurdi, selama ini lebih terbuka terhadap Israel dibandingkan populasi lain di Irak” terang Sullivan seperti dikutip dari VOA.
Namun, sejumlah pemimpin Kurdi diketahui belakangan justru telah mengubah sikapnya. Mereka mengklaim bahwa sejatinya terjebak, dalam arti tidak mengetahui maksud sebenarnya dari pertemuan tersebut. Penyelenggara pertemuan dinilai telah menyesatkan mereka yang hadir tentang niat dari pertemuan tersebut.
Sebelumnya, beberapa wilayah dikabarkan telah lebih dulu melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan Ibrahim. Mereka adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.(*)
Poin Penting PT Bank Mega menggandeng IKPI dan FlazzTax menggelar Seminar Coretax untuk mengedukasi nasabah… Read More
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More