Irak Tolak Normalisasi Hubungan Dengan Israel

Irak Tolak Normalisasi Hubungan Dengan Israel

PM Irak Mustafa AL Kadhimi
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Baghdad – Perdana Menteri Irak Mustafa Khadhimi dengan tegas menolak permintaan normalisasi hubungan dengan Israel. Permintaan tersebut disampaikan oleh sebuah kelompok yang terdiri dari 300 pemimpin suku terkemuka dan mantan pejabat tinggi yang melakukan pertemuan du Irbil, Kurdistan, Irak.

Khadhimi bahkan menyebut pertemuan yang dilakukan para pemimpin dan mantan pejabat tinggi Irak itu sebagai pertemuan Ilegal. Pertemuan tersebut kabarnya di sponsori oleh kelompok advokasi dan penelitian bagi perdamaian Amerika, Center for Peace Communications yang diketuai oleh Joseph Braude. Braude, seperti dkutip dari VOA, mengatakan bahwa ia mendukung upaya bernai dari pemimpin dari enam provinsi Irak, yakni Baghdad, Anbar, Mosul, Salahadin, Babil dan Diyala.

Joseph Barude diketahui merupakan warga Yahudi Amerika. Keluarga Braude disebutkan lari dari Baghdad pada 1940an silam.

Seperti dikutip dari VOA dan media nasional Irak, tidak hanya Khadhimi, dua tokoh Irak lainnya, yakni Ketua Parlemen Mohammed Halbousi dan wakilnya, serta Presiden irak Barham Salih, juga menolak permintaan normalisasi tersebut.

Seorang analis Timur Tengah Paul Sullivan menilai hal itu bisa jadi merupakan petunjuk dari perkembangan masa depan atau indikasi berubahnya pandangan dari sebagian kalangan di Irak terhadap Israel. “Orang-orang Kurdi, selama ini lebih terbuka terhadap Israel dibandingkan populasi lain di Irak” terang Sullivan seperti dikutip dari VOA.

Namun, sejumlah pemimpin Kurdi diketahui belakangan justru telah mengubah sikapnya. Mereka mengklaim bahwa sejatinya terjebak, dalam arti tidak mengetahui maksud sebenarnya dari pertemuan tersebut. Penyelenggara pertemuan dinilai telah menyesatkan mereka yang hadir tentang niat dari pertemuan tersebut.

Sebelumnya, beberapa wilayah dikabarkan telah lebih dulu melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan Ibrahim. Mereka adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.(*)

Related Posts

No Content Available

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Pilihan

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]