Jakarta – Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan calon anggota dewan pengawas atau Dewas KPK periode 2024-2029 kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Selasa (1/10).
Keputusan tersebut diketahui melalui pengumuman Pansel Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029 Nomor 86/PANSEL-KPK/10/2024 tertanggal 1 Oktober.
Wakil Ketua Pansel Capim dan Calon Dewas KPK, Arief Satria mengatakan nama-nama capim dan calon Dewas lembaga antirasuah yang disampaikan kepada Presiden akan diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu, sekretariat pansel akan segera mengumumkan daftar nama tersebut kepada publik.
“Alhamdulillah Bapak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR. Insyaallah dalam waktu singkat ini, jadi tim sekretariat sedang mempersiapkan untuk menyampaikan daftar nama melalui website seperti biasanya,” jelasnya.
Baca juga : Jokowi Terima 10 Nama Calon Pimpinan dan Dewas KPK, Pansel: Berasal dari Aspirasi Publik
Diketahui, pada pemilihan capim dan calon Dewas KPK, sejumlah kriteria calon telah ditetapkan dan menjadi bahan pertimbangan mulai dari reputasi hingga kepercayaan publik. Penetapan aspek penilaian tersebut juga berdasarkan atas masukan dari berbagai kalangan.
“Rekan-rekan media kita undang, rekan-rekan CSO kita undang, rekan-rekan akademisi kita undang, pebisnis juga kita undang. Itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi kira-kira seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan cadewas,” terangnya.
Dalam proses seleksi tersebut, Arief mengatakan bahwa pansel juga memeriksa rekam jejak dari para calon serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.
Baca juga: Jokowi Tetapkan Pansel Capim dan Dewas KPK 2024-2029, Berikut Daftar Namanya
Agus Joko Pramono merupakan mantan Wakil Ketua BPK periode 2019-2023. Ia pernah pernah menjabat sebagai Komite Penasihat Pemeriksaan Independen (IAAC), Inisiatif Pengembangan INTOSAI (IDI) dan Anggota BPK periode 2013-2019.
Agus yang seorang guru besar akuntansi publik di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) ini juga merupakan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
Ahmad Alamsyah Saragih pernah menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2020 serta Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) periode 2009-2013.
Usai tak menjabat di pemerintah, ia ikut mendirikan PT Tera Binar Persada (Tera Indonesia Consulting), perusahaan yang bergerak dalam bidang pelatihan hingga pengembangan teknologi untuk Badan Publik negara maupun swasta.
Baca juga : KPK Usut 3 Rumah Sakit yang Diduga Lakukan Klaim Fiktif Miliaran Rupiah ke BPJS
Calon pimpinan KPK juga diisi oleh Irjen Djoko Poerwanto. Pejabat Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) alias jenderal bintang 2, saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalteng.
Irjen Djoko juga pernah menjadi Kasubdit II Tipikor Bareskrim. Dirinya juga sempat ditugaskan menjadi penyidik KPK.
Calon pimpinan KPK selanjutnya ada Fitroh Rohcahyanto. Ia pernah menjadi Direktur Penuntutan (Dirtut) KPK, selaku jaksa penuntut umum hingga kemudian menjadi Direktur Penuntutan KPK.
Namun, pada Februari 2023, dirinya dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Menariknya, jejak penuntutan Fitroh juga terdapat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
Capim KPK juga diisi oleh seorang hakim. Ada nama Ibnu Basuki Widodo yang saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung.
Sebelumnya, dirinya juga pernah menjadi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Ibnu pun pernah menjabat pejabat humas Pengadilan Tipikor Jakarta.
Baca juga: Cegah Praktik Korupsi, BNI Gelar Compliance Forum Bersama KPK
Ida Budhiati dikenal sebagai mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ia menjabat sejak 2012 atau saat kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie.
Ida yang merupakan doktor lulusan Universitas Diponegoro ini juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Jawa Tengah.
Johanis Tanak merupakan petahana yang saat ini menjabat Wakil Ketua KPK. Dirinya sendiri berlatar belakang sebagai seorang jaksa.
Saat aktif menjadi jaksa, ia pernah menjabat Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Pada 2019, Johanis lolos seleksi 10 besar Capim KPK yang mengikuti fit and proper test di DPR.
Sayangnya, ia tak terpilih menjadi 5 orang Capim KPK yang kemudian dipilih DPR. Meski begitu, ia lalu dipilih menjadi Pimpinan KPK usai Lili Pintauli mundur karena diduga terlibat kasus gratifikasi.
Michael Rolandi Cesnanta Brata saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Sebelumnya ia lama berkiprah sebagai auditor.
Ia pernah bertugas di BPKP Perwakilan Provinsi Sumut, Inspektur di Inspektorat DKI Jakarta, hingga Direktur pada BPKP.
Baca juga: Usut Tuntas Dugaan Korupsi LPEI, Pengamat Tekankan Sinergitas KPK dan Kejagung
Poengky merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024. Jebolan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini pernah berkiprah di LBH Surabaya periode 1993-2000 hingga YLBHI Jakarta.
Selain di LBH, ia juga ikut mendirikan Imparsial The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial) yang menjadi wadah bagi masyarakat sipil di Indonesia dalam menegakkan civil liberties dan fundamental freedom, melawan diskriminasi.
Setyo Budiyanto merupakan perwira polisi berpangkat Komisaris Jenderal alias jenderal bintang 3. Ia saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
Dirinya juga pernah bertugas di KPK dengan jabatan Direktur Penyidikan. Ia pun pernah menjabat Kapolda NTT serta Kapolda Sulut. (*)
Editor: Yulian Saputra
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More