Poin Penting
- Indeks literasi dan inklusi keuangan meningkat, masing-masing mencapai 66,40 persen dan 80,51 persen pada 2025
- Akses keuangan kelompok disabilitas masih rendah: hanya 24,3 persen memiliki rekening bank dan kepemilikan asuransi individu di bawah 2 persen
- Rupiah Cepat bersama PPDI gelar edukasi literasi keuangan untuk disabilitas, sejalan dengan arahan OJK guna memperluas inklusi dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.
Jakarta – Tren indeks inklusi keuangan nasional terus meningkat. Tapi kesenjangan akses masih membayangi kelompok rentan, terutama para penyandang disabilitas.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,40 persen, naik dari 65,43 persen di 2024. Sedangkan indeks inklusi keuangan meningkat dari 75,02 persen menjadi 80,51 persen.
Sayangnya, capaian itu tidak merata di semua kelompok masyrakat. Para penyandang disabilitas misalnya, masih menghadapi kesenjangan besar dalam mengakses layanan keuangan.
Data Susenas BPS 2023 menunjukkan, hanya 24,3 persen penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai rekening bank. Akses kredit kalangan ini baru 14,2 persen, berbading 20,10 persen pada rumah tangga non disabilitas.
Baca juga: Banyak Akses, Minim Pemahaman: Wajah Inklusi Keuangan Digital
Selanjutnya, sekitar 75,7 persen penyandang disabilitas sudah tercover program jaminan kesehatan. Tapi, kepemilikan produk keuangan swasta seperti asuransi individu masih sangat rendah, di bawah 2 persen.
Kondisi ini merefleksikan bahwa transformasi keuangan digital belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi kaum rentan. Maka itu, platform pinjaman daring (pindar) Rupiah Cepat mengambil inisiatif untuk mendorong literasi keuangan bagi kelompok disabilitas, dengan mengadakan kegiatan edukasi bertajuk “Pemerataan Akses Keuangan untuk Kalangan Disabilitas”.
Dalam kegiatan yang digelar di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025 ini, Rupiah Cepat mengandeng Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).
Kegiatan ini sejalan dengan arahan OJK untuk memberikan akses keuangan kepada penyandang disabilitas, sebagai upaya mewujudkan inklusi keuangan, memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, dan memperluas pasar bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Direktur Rupiah Cepat, Anna Maria Chosani, mengatakan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bagian dari upaya mempersempit kesenjangan ekonomi digital di masyarakat.
“Rupiah Cepat percaya bahwa literasi keuangan adalah hak semua kalangan tanpa terkecuali. Kami ingin para penyandang disabilitas dapat memahami dan memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak, sehingga bisa lebih mandiri secara ekonomi,” jelasnya.
Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Yasmine Meylia Sembiring menambahkan, dibutuhkan sinergi multipihak untuk mendukung pemerataan akses keuangan.
“Data menunjukkan adanya kesenjangan inklusi keuangan di kelompok disabilitas. Karena itu, kolaborasi antara platform pindar, asosiasi, regulator, dan komunitas sangat penting untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam perjalanan menuju inklusi keuangan nasional,” papar Yasmine.
Baca juga: Inovasi dan Transformasi Digital Jadi Strategi BRI Life Perluas Inklusi Keuangan
Sementara, Ketua Umum PPDI, H. Norman Yulian, mengapresiasi inisiatif Rupiah Cepat yang memberikan literasi sekaligus bantuan dana kepada pengurus dan anggota PPDI.
“Kami juga berharap dukungan ini menjadi jalan menuju pemerataan akses keuangan, agar penyandang disabilitas dapat semakin mandiri dan berdaya,” ujarnya.
Sebagai informasi, di kegiatan itu, Rupiah Cepat juga menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR) sebesar 100 juta kepada PPDI. (*) Ari Astriawan
