Jakarta — Beberapa waktu lalu, publik digegerkan dengan bocornya surat Kementerian Keuangan bernomor S-781/MK.08/2017 mengenai teguran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
Pada surat tersebut Menkeu menyoroti perihal risiko fiskal proyek 35 ribu megawatt (MW) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sri Mulyani meminta dilakukannya penyesuaian target penyelesaian investasi PT PLN pada proyek listrik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipatok rampung di akhir pemerintahannya, pada 2019.
Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno tak ambil pusing dan menilai apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani ialah hal yang wajar dan patut untuk dimengerti oleh PLN serta jajaran di Kementeriannya.
“Sah-sah saja, normal saja Menkeu ingatkan kita. Mengingatkan kita untuk mencari financing yang benar, untuk harganya reasonable,” ungkap Rini di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis, 28 September 2017.
Dirinya menjelaskan, tidak ada revisi target dalam pelaksanaan proyek 35 ribu megawatt (MW) milik PLN. Menurutnya tidak ada risiko fiskal dari proyek tersebut, dan apa yang dilakukan PLN sudah sesuai jalur dan masih dalam kondisi on the track.
“Ini 35 ribu hampir 26 ribu dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP). Itu pendanaan dan konstruksi enggak tanggung jawab PLN. Dan 9 ribu sekian yang tanggung jawab PLN, plus transmisi dan gardu induk. Itu kita lihatnya no problem,” jelas Rini.
Kendati demikian, Rini menilai, PLN harus tetap menjaga rasio utangnya dengan bertanggung jawab agar ke depan tidak mengganggu keuangan perusahaan.
“Ini yang harus dijaga risk fund-nya dengan baik dan bertanggungjawab. Paling utama soal jangka waktunya, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan rate reasonable, masuk pasar saat harga baik ,” tandas Rini. (*)
Editor: Paulus Yoga
