Jakarta – Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Samsul Hidayat mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar anak hingga cucu BUMN disatukan alias dimerger cukup bagus.
Rencana ini diketahui seiring munculnya anggapan bahwa proyek infrastruktur dikuasai oleh BUMN, sehingga swasta tidak kebagian porsinya. “Namun itu tergantung kebijakan pemerintah. Karena ini akan menyebabkan terjadinya rasa memiliki dari rakyat Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan negara,” ujar Samsul di Gedung BEI Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017.
Sementara itu, menurut Samsul, datangnya pihak asing pada perusahaan-perusahaan BUMN harusnya tak usah terlalu dikhawatirkan. Apalagi sampai saat ini, pihak asing yang ingin berinvestasi pada perusahaan Indonesia sangat selektif dalam menentukan pilihannya.
Baca juga: BUMN Dipaksa Jalankan Tugas Tidak Tepat
“Kita berpikir bahwa rakyat Indonesia akan mengetahui perusahaan indonesia lebih baik dibandingkan dengan investor asing. Serta investor asing yang masuk ini kan rata-rata institusi dan institusi biasanya akan lebih selektif dalam memilih perusahaan-perusahaan yang baik dari sisi performance, size maupun bidang usahanya dan kekhawatiran akan masuk,” tambah Samsul.
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi dalam Rakornas Kadin Indonesia bercerita mendapat curhat dari kalangan pengusaha soal BUMN. Jumlah BUMN dan anak usahanya dinilai terlalu banyak di Indonesia.
Bahkan, Jokowi memerintahkan agar semua masalah dibuka secara transaparan. Termasuk soal BUMN yang disebut menguasai proyek-proyek infrastruktur, di pusat atau di daerah. (*)
Editor: Paulus Yoga
