Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) menargetkan bisa menekan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada tahun ini dengan meningkatkan efisiensi.
Direktur Keuangan Bank BRI, Haru Koesmahargyo mengatakan, pada tahun ini, perseroan akan menjaga rasio BOPO-nya di bawah 70%. Sedangkan sampai Kuartal I 2016 ini, rasio BOPO BRI tercatat 68%-69%.
Dia mengungkapkan, ada beberapa komponen yang mempengaruhi BOPO yaitu overhead cost (biaya produksi) seperti biaya sewa, operasional dan lainnya. Lalu komponen selanjutnya cost of fund.
“Komponen ketiga fee based. Kalo interest rate turun kita naikkan fee basednya. Kemudian tadi Net Interest Margin (NIM) tentu terpengaruh,” ujar Haru di Jakarta, Jumat, 22 April 2016.
Selain itu, komponen rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) juga menjadi penting. Hal ini, lantaran jika rasio kredit bermasalah mengalami peningkatan, maka akan berpengaruh juga pada peningkatan BOPO.
“Rasio BOPO yang mencapai 68%-69% ini ada komponen NPL, Biaya tenaga kerja dan lain-lain,” tukas Haru.
Menurutnya, jika komponen-komponen tersebut dapat di jaga di level yang baik, maka rasio BOPO perseroan akan berada di tingkat yang aman, sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan.
“Kalau komponen ini bisa kita jaga, mudah-mudahan labanya tidak terganggu dan tetap mencapai target yang kita tetapkan,” tutup Haru. (*)
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More