Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) terus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui berbagai program.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI hingga Mei 2021 telah mencapai Rp12,1 triliun.
“Posisi Mei kita sudah menyalurkan KUR Rp12,1 triliun dengan jumlah debitur 121 ribu dengan sektor utama pertanian, perdagangan, dan jasa,” kata Royke dalam video conference di Jakarta, Kamis 17 Juni 2021.
BNI juga ikut serta dalam program pencairan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang telah mencapai Rp2,6 triliun dan telah dibagikan kepada 2,19 juta penerima. Dimana penerimanya adalah pengusaha rumah tangga dan pemilik warung.
Tak berhenti disitu, BNI juga melaksanakan program subsidi bunga UMKM sesuai dengan aturan PMK 85 yang telah mencapai Rp79,9 miliar dan diberikan kepada 7.765 debitur, dimana penyaluran tersebut diprioritaskan untuk sektor pertanian dan perdagangan.
Selanjutnya, pemberian subsidi bunga KUR dalam aturan Permenko 16 juga dilaksanakan BNI kepada 292.835 debitur dengan nilai mencapai Rp975 miliar.
BNI juga melaksanakan program penjaminan kredit UMKM kepada 3.140 debitur dengan nilai Rp3,68 triliun yang mayoritas di sektor perdagangan, pertanian, dan industri. Adapun penjaminan korporasi padat karya juga mencapai Rp130 miliar. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More