Jakarta- Riuh pengajuan nama Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia ikut menyita perhatiaan Ketua Dewan LPS. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjio dinilai sangat tepat menduduki jabatan Gubernur BI yang baru. Pengalamannya dinilai sangat berkompeten dalam segi moneter.
Setidaknya penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah kala menghadiri Seminar Internasional “Strengthening Infrastructure for Financial Crisis Resolution”. Dirinya menilai, Presiden Jokowi sudah tepat untuk memilih Perry Warjio.
“Pak Perry itu orang BI, dia memang keahliannya dibidang moneter dan paham mengenai makro prudensial, juga memiliki pengalaman bekerja sama dengan berbagai instansi baik di dalam maupun di luar negeri,” ungkap Halim di Fairmont Jakarta, Rabu 28 Febuari 2018.
Dirinya juga menilai, sosok Perry dalam mengemban tugasnya memiliki integritas yang kuat, dan diharapkan dengan sikapnya tersebut dapat memajukan institusi BI kedepannya.
Baca juga : Ini Tanggapan Sri Mulyani Mengenai Calon Tunggal Gubernur BI
“Tentu saya rasa dengan karakternya yang juga punya integritas, profesional, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, saya rasa cocok dia sebagai calon tunggal yang dipilih Presiden,” ungkap Halim.
Sebagaimana diketahui, Perry merupakan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) rekomendasi dari Presiden Jokowi. Pengalamannya di sektor moneter dan makro prudensial dinilai beberapa kalangan seperti bankir dan juga ekonom sebagai kekuatan besar Perry untuk memajukan perekonomian Indonesia.
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan badan pengelola (BP) investasi, Daya Anagata Nusantara… Read More
Flores Timur - Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Flores Timur yang… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini, Rabu, 6… Read More
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan saat ini masih menunggu hasil hukum kasasi… Read More
Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan Badan… Read More