Categories: NasionalTokoh

Ini Gaji Pimpinan KPK Setelah Dinaikkan

Jakarta–Pemerintah memutuskan untuk menaikkan kesejahteraan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan tersebut diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan KPK.

Pada 2 November 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

PP ini terutama merubah Pasal 3, bahwa Pimpinan KPK mengenai besaran penghasilan yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kehormatan setiap bulan. Berdasarkan PP tersebut, gaji pokok ketua KPK dan wakil ketua tetap, masing-masing sebesar Rp 5,04 juta dan Rp 4,62 juta. Sementara untuk tunjangan mengalami kenaikan.

Tunjangan jabatan ketua naik dari Rp15,12 juta menjadi Rp24,82 juta, dan untuk wakil ketua naik dari Rp12,47 juta menjadi Rp20,48 juta. Tunjangan kehormatan untuk ketua naik dari Rp1,46 juta menjadi Rp2,39 juta, dan untuk wakil ketua naik dari Rp1,30 juta menjadi Rp2,13 juta.

Pasal 4 PP ini juga menegaskan, bahwa selain Penghasilan sebagaimana dimaksud, pimpinan KPK diberikan Tunjangan Fasilitas tunjangan Perumahan, tunjangan transportasi, unjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua.

Disebutkan, tunjangan perumahan untuk ketua naik dari Rp23,00 juta menjadi Rp37,75 juta, dan tunjangan untuk wakil ketua naik dari Rp21,28 juta mnejadi Rp34,90 juta. Tunjangan transportasi ketua naik dari Rp18 juta menjadi Rp 29,54 juta, dan untuk kali ketua naik dari Rp16,65 juta menjadi Rp27,33 juta.

Sementara itu, untuk tunjangan asuransi kesehatan dan Jiwa untuk ketua dan wakil ketua KPK naik dari Rp2,20 juta menjadi Rp16,33 juta. Tunjangan hari tua untuk Ketua KPK ditetapkan naik dari Rp5,41 juta menjadi Rp8,06 dan untuk Wakil Ketua naik menjadi Rp6,81 juta dari Rp4,59 juta.

Dalam PP pasal 4 ayat 2 menyebutkan, besarnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud diterimakan langsung secara tunai kepada yang bersangkutan. Adapun tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa dibayarkan kepada lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPK atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pemberian Tunjangan Hari Tua bagi pimpinan KPK merupakan pengganti hak pensiun sebagai pejabat negara. (*) Rezkiana Nisaputra

 

Apriyani

Recent Posts

OJK Terbitkan Aturan Terkait Perdagangan Kripto, Ini Isinya

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang… Read More

51 mins ago

OJK: BSI Tengah Siapkan Infrastruktur untuk Ajukan Izin Usaha Bullion Bank

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan proses pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha yang berkaitan dengan… Read More

2 hours ago

Libur Natal dan Tahun Baru, CIMB Niaga Optimalkan Layanan Digital

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fasilitas digital banking yang dimiliki sebagai alternatif… Read More

2 hours ago

Jelang Libur Natal, IHSG Ditutup Merah ke Level 7.065

Jakarta - Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal 2024, indeks harga saham gabungan (IHSG)… Read More

2 hours ago

Komisi VII DPR Dukung PPN 12 Persen, Asalkan…

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menyatakan dukungannya terhadap kenaikan Pajak Pertambahan… Read More

2 hours ago

Iwan Setiawan, Bos Rintis Raih Penghargaan Top 100 CEO 2024 dari Infobank

Jakarta – Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Iwan Setiawan, kembali dinobatkan sebagai salah satu Top… Read More

3 hours ago