Jakarta–Bank Indonesia (BI) menilai ada empat kebijakan ekonomi yang harus dijadikan prioritas yang sangat mendesak untuk mencapai sasaran antara dan visi ekonomi.
Empat kebijakan itu adalah kebijakan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi dan pangan, serta ketersediaan air; kebijakan industrialisasi di berbagai sektor; kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan nonfisik; serta kebijakan penguatan sektor keuangan.
Prioritas pertama terkait kebijakan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi dan pangan serta ketersediaan air, BI merekomendasikan agar kebijakan diarahkan pada upaya mendorong peningkatan energi primer dan meningkatkan peranan energi terbarukan dalam kerangka bauran energi nasional. Sementara untuk ketahanan pangan, kebijakan untuk membenahi tata niaga impor dan penyelesaian permasalahan distribusi bahan kebutuhan pokok. Di saat bersamaan, kebijakan jangka menengah dan panjang antara lain melalui modernisasi sektor pertanian, meningkatkan kinerja pertanian di daerah pedesaan juga perlu dilakukan untuk menopanb kemandirian dan ketahanan pangan. Sementara kebijakan memperkuat ketersediaan air bersih perlu memperoleh perhatian karena berkaitan dengan pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan.
Selanjutnya, prioritas kedua yaitu kebijakan industrialisasi, tidak hanya terbatas pada sektor industri pengolahan tapi juga untuk sektor unggulan lainnya. Kebijakan industrialisasi juga perlu diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor industri yang memiliki keterkaitan panjang dengan berbagai sektor lain. “Sejalan dengan kebijakan industrialisasi, kami melihat kebijakan di sektor pariwisata dan sektor maritim perlu diperkuat sebagai wujud optimalisasi berbagai potensi alam yang dimiliki Indonesia,” kata Agus dalam pidatonya di acara “Pertemuan Tahunan Bank Indonesia” di Jakarta Convention Center Selasa 24 November 2015.
Prioritas kebijakan ketiga adalah percepatan pembangunan infrastruktur baik kebijakan infrastruktur dalam arti fisik dan non fisik. Infrastruktur fisik seperti pembangunan proyek-proyek seperti jalan tol, kereta api dan revitalisasi pelabuhan, sedangkan non fisik seperti modal dasar pembangunan yang mencakup modal manusia, inovasi, dan teknologi serta kelembagaan yang kuat. Prioritas Keempat adalh penguatan kebijakan di sektor keuangan.
“Kebijakan di sektor ini selain diarahkan untuk memperluas peran sektor keuangan pada pembiayaaan ekonomi, juga diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan,” tandas Agus. (*) Ria Martati
